Sri Mulyani Peringatkan Agar Tak Terlena Penurunan Kasus Covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar Indonesia tidak terlena dengan penurunan jumlah kasus Covid-19. Banyak negara yang saat ini sedang menghadapi kembali lonjakan kasus.
India adalah salah satunya. Padahal, kata Sri Mulyani, negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia ini adalah produsen vaksin Covid-19 terbesar.
"Saya melihat pagi ini Fillipina juga menghadapi situasi meningkatnya pandemi sehingga terjadi kenaikan kasus di rumah sakit," kata Sri Mulyani dalam Webinar Sinergi Memulihkan Negeri, Senin (5/4).
Ia juga mengatakan, hampir seluruh negara di Eropa, termasuk Italia dan Jerman melakukan penguncian kembali akibat kenaikan kasus virus corona. Kondisi yang sama turut dirasakan Amerika Serikat yang telah melaksanakan vaksinasi kepada 2,5 juta orang per hari.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengingatkan bahwa Covid-19 merupakan tantangan yang tidak memiliki batas waktu. "Ini artinya perlu ketahanan untuk bisa terus menerus menjaga penyebaran virus. Di sisi lain, kita tidak boleh putus asa untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi kita, ujar dia.
Maka dari itu, menurut dia, pemerintah terus memfokuskan instrumen fiskal untuk bidang kesehatan, jaringan sosial, dan bantuan dunia usaha. Sri Mulyani menyebutkan bahwa telah mengalokasikan anggaran khusus untuk vaksinasi pada tahun ini mencapai Rp 54 triliun. Anggaran ini di luar dana penanganan pandemi melalui 3T (testing, tracing, and treatment). Adapun secara keseluruhan, anggaran penanganan Covid-19 tahun ini pun mencapai Rp 172 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengingatkan bahwa Covid-19 merupakan tantangan yang tidak memiliki batas waktu. "Ini artinya perlu ketahanan untuk bisa terus menerus menjaga penyebaran virus. Di sisi lain, kita tidak boleh putus asa untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi kita, ujar dia.
Maka dari itu, menurut dia, pemerintah terus memfokuskan instrumen fiskal untuk bidang kesehatan, jaringan sosial, dan bantuan dunia usaha. Sri Mulyani menyebutkan bahwa telah mengalokasikan anggaran khusus untuk vaksinasi pada tahun ini mencapai Rp 54 triliun. Anggaran ini di luar dana penanganan pandemi melalui 3T (testing, tracing, and treatment). Adapun secara keseluruhan, anggaran penanganan Covid-19 tahun ini pun mencapai Rp 172 triliun.
Kasus pandemi di Tanah Air memang mulai melandai belakangan ini. Berdasarkan data Senin (5 April 2021) pukul 09.18 WIB, Indonesia telah mendeteksi 1,53 juta kasus Covid-19. Sebanyak 116.709 kasus di antaranya berstatus aktif, yakni perlu menjalani perawatan rumah sakit atau isolasi mandiri.
Angka kasus aktif Covid-19 di Indonesia setara dengan 7,6% dari total kasus, lebih rendah dari pekan lalu yang sebesar 8,3%. Dalam periode yang sama, posisinya turun dan bertengger di peringkat 21 global.
Kasus Covid-19 yang melonjak di beberapa negara membuat pasokan vaksin ke Indonesia terancam. Ini lantaran negara produsen seperti India, memerlukan vaksin untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa India ingin mengalokasikan vaksinnya untuk kebutuhan domestik. Keputusan diambil saat Negeri Bollywood itu mengalami peningkatan kasus virus corona.
"Mulai terjadi embargo vaksin. Ini bisa mengganggu kedatangan vaksin beberapa bulan ke depan," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (26/3).
Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan vaksinasi secara hati-hati agar bisa berjalan tanpa ada kekosongan stok. Namun Budi memperkirakan pasokan vaksin akan bertambah mulai April, sehingga total suntikan yang bisa dilakukan mencapai 15 juta dosis per bulan.
Sebelumnya, produsen vaksin terbesar di India, Serum Institute of India (SII) telah menunda pengiriman serum kekebalan merek AstraZeneca ke Inggris, Brasil, Arab Saudi, dan Maroko dalam beberapa hari terakhir. Otoritas setempat beralasan, peningkatan kasus akan berdampak pada kenaikan permintaan vaksin dalam beberapa minggu mendatang. Pada Rabu (24/3) tercatat kenaikan kasus harian di India menjadi yang tertinggi pada tahun ini, yaitu lebih dari 47 ribu kasus baru dan 275 kematian.
"(Penangguhan ekspor) adalah tindakan sementara. Permintaan domestik harus didahulukan," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri India pada Kamis (25/3) dikutip dari BBC.
