Menteri Keuangan AS Dorong Negara G20 Terapkan Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, penerapan tarif pajak minimum global penting untuk menghindari persaingan tak sehat antar negara dalam mendorong investasi dengan menawarkan pajak rendah.
Image title
6 April 2021, 15:34
pajak, tarif pajak minimum global, penerimaan pajak, negara G20, Amerika Serikat
ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton/WSJ/dj
Ilustrasi. Presiden AS Joe Biden berencana mengerek tarif pajak pendapatan badan dari 21% menjadi 28%.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mendorong negara-negara anggota G20 untuk memberlakukan tarif pajak minimum yang berlaku secara global terhadap korporasi. Seruan ini muncul di tengah rencana pemerintah AS menaikkan pajak korporasi sebagai jalan untuk mendanai stimulus infrastruktur mencapai US$ 2 triliun.

"Kami bekerja dengan negara-negara G20 untuk menyetujui tarif minimum pajak perusahaan global yang dapat menghentikan persaingan menawarkan tarif pajak serendah-rendahnya," ujar Yellen dalam pidatonya di Chicago Council on Global Affairs pada Senin (5/4), seperti dikutip dari CNN.

Yellen mengatakan tarif minimum dibutuhkan memastikan perekonomian global berkembang dengan asas keadilan terhadap perpajakan perusahaan multinasional sehingga dapat memacu inovasi, pertumbuhan dan kemakmuran.

"Daya saing lebih dari sekadar bagaimana perusahaan yang bermarkas di AS bersaing dengan perusahaan tawaran merger dan akuisisi global," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah harus memastikan pendapatan pajak yang stabil untuk meningkatkan penerimaan. Dengan demikian pemerintah memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi pada barang publik yang penting dan menghadapi krisis.

Proposal infrastruktur Presiden Joe Biden, yang disebut Rencana Penciptaan Lapangan Kerja Amerika, akan meningkatkan pajak minimum pada perusahaan AS menjadi 21% dan menghitungnya berdasarkan negara untuk mencegah perusahaan melindungi keuntungan di negara surga pajak.

Rencana tersebut juga mencakup kenaikan tarif pajak penghasilan badan dari 21% menjadi 28%. Tarif pajak mencapai 35% sebelum mantan Presiden Donald Trump dan anggota Kongres dari Partai Republik memotong tarif pajak pada 2017.

Proposal Biden akan membuat perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam proyek yang akan menempatkan jutaan orang bekerja membangun infrastruktur seperti jalan, mengatasi perubahan iklim, dan meningkatkan layanan manusia seperti perawatan lansia. Ini merupakan proposal bantuan kedua bernilai triliunan dolar yang diajukan Biden dalam dua bulan masa jabatannya. 

Mengutip CNBC, rencana anggaran US$ 2 triliun ini akan dikeluarkan bertahap dalam delapan tahun dan dibiayai dengan kenaikan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Gedung Putih mengatakan, kenaikan pajak akan dikombinasikan dengan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja laba perusahaan yang tertekan selama pandemi.

Paket anggaran mencakup, pertama, anggaran US$ 621 miliar untuk membangun kembali infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pengembangan kendaraan listrik. Kedua, US$ 400 miliar untuk membangun fasilitas perawatan lansia dan penyandang cacat Amerika.

Ketiga, US$ 300 miliar untuk meningkatkan infrastruktur air minum, memperluas akses broadband, dan meningkatkan jaringan listrik. Keempat, US$ 300 miliar untuk membangun dan memperbaiki perumahan yang terjangkau, serta membangun sekolah. Kelima, menginvestasikan US$ 580 miliar dalam upaya membangun manufaktur, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan kerja di Amerika.

Anggaran Pembangunan tersebut akan bertujuan untuk membangun 20 ribu mil jalan raya, memperbaiki 10 ribu jembatan, membangun 500 ribu pengisi daya listrik dan mengganti 50 ribu angkutan umum yang masih menggunakan diesel.

Pemerintah AS juga berharap dapat membangun atau merehabilitasi 500 ribu rumah untuk orang Amerika berpenghasilan rendah dan menengah, serta mengganti semua pipa timbal dalam sistem air minum. Rencana tersebut juga bertujuan untuk memberikan layanan broadband yang universal dan terjangkau.

Yellen telah menyerukan tarif pajak perusahaan minimum global, sejak belum resmi menjabat sebagai menteri keuangan. Rencana penetapan pajak minimum global untuk korporasi telah dibahas dalam beberapa tahun terakhir oleh anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pembahasan antara lain dilakukan pada 2019, ketika beberapa menteri keuangan membahas rencana potensial yang antara lain akan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan tingkat minimum, sehingga mencegah mereka mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat perpajakan yang lebih rendah. Namun, rencana itu tidak pernah membuahkan hasil.

Editor: Agustiyanti
Video Pilihan

Artikel Terkait