Menteri Keuangan AS Dorong Negara G20 Terapkan Pajak Minimum Global

Agustiyanti
6 April 2021, 15:34
pajak, tarif pajak minimum global, penerimaan pajak, negara G20, Amerika Serikat
ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton/WSJ/dj
Ilustrasi. Presiden AS Joe Biden berencana mengerek tarif pajak pendapatan badan dari 21% menjadi 28%.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mendorong negara-negara anggota G20 untuk memberlakukan tarif pajak minimum yang berlaku secara global terhadap korporasi. Seruan ini muncul di tengah rencana pemerintah AS menaikkan pajak korporasi sebagai jalan untuk mendanai stimulus infrastruktur mencapai US$ 2 triliun.

"Kami bekerja dengan negara-negara G20 untuk menyetujui tarif minimum pajak perusahaan global yang dapat menghentikan persaingan menawarkan tarif pajak serendah-rendahnya," ujar Yellen dalam pidatonya di Chicago Council on Global Affairs pada Senin (5/4), seperti dikutip dari CNN.

Yellen mengatakan tarif minimum dibutuhkan memastikan perekonomian global berkembang dengan asas keadilan terhadap perpajakan perusahaan multinasional sehingga dapat memacu inovasi, pertumbuhan dan kemakmuran.

"Daya saing lebih dari sekadar bagaimana perusahaan yang bermarkas di AS bersaing dengan perusahaan tawaran merger dan akuisisi global," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah harus memastikan pendapatan pajak yang stabil untuk meningkatkan penerimaan. Dengan demikian pemerintah memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi pada barang publik yang penting dan menghadapi krisis.

Proposal infrastruktur Presiden Joe Biden, yang disebut Rencana Penciptaan Lapangan Kerja Amerika, akan meningkatkan pajak minimum pada perusahaan AS menjadi 21% dan menghitungnya berdasarkan negara untuk mencegah perusahaan melindungi keuntungan di negara surga pajak.

Rencana tersebut juga mencakup kenaikan tarif pajak penghasilan badan dari 21% menjadi 28%. Tarif pajak mencapai 35% sebelum mantan Presiden Donald Trump dan anggota Kongres dari Partai Republik memotong tarif pajak pada 2017.

Proposal Biden akan membuat perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam proyek yang akan menempatkan jutaan orang bekerja membangun infrastruktur seperti jalan, mengatasi perubahan iklim, dan meningkatkan layanan manusia seperti perawatan lansia. Ini merupakan proposal bantuan kedua bernilai triliunan dolar yang diajukan Biden dalam dua bulan masa jabatannya. 

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...