Besok, DKI Jakarta Buka Pendaftaran Online Orang Miskin dan Tak Mampu

Masyarakat dapat mendaftarkan dirinya atau kerabat yang masuk dalam kelompok fakir atau orang miskin dan tidak mampu di DKI Jakarta mulai Senin (7/6) sampai Jumat (25/6) mendatang.
Image title
6 Juni 2021, 16:02
orang miskin, daftar online fakir miskin, daftar online orang miskin, orang tidak mampu, data kemiskinan, dki jakarta
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
Ilustrasi. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran DTKS melalui sistem FMOTM yang akan dilaksanakan secara online pada 7-25 Juni 2021.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendata fakir miskin atau orang miskin dan orang tidak mampu secara daring melalui sistem yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mulai besok (7/6).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan data yang akan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu harus didaftarkan oleh peserta secara langsung dengan mengakses tautan fmotm.jakarta.go.id mulai Senin (7/6) sampai Jumat (25/6) mendatang.

"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran DTKS melalui sistem FMOTM yang akan dilaksanakan secara online pada  7-25 Juni 2021," kata Anies dalam akun media sosialnya, Minggu (6/6) seperti dikutip dari Antara.

Saat mengakses tautan fmotm.jakarta.go.id pada Minggu (6/6) pukul 14.00 WIB, muncul notifikasi berisi informasi pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 7 Juni 2021 tidak akan diproses. Pendaftaran baru dibuka secara resmi mulai Senin (7/6) besok.

Advertisement

Bantuan-bantuan tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBN, serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang bersumber dari APBD.

Pemerintah masih terus menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi virus corona yang belum selesai. Pada awal Mei 2021, ada tiga bansos yang disalurkan Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai (BST).

Kementerian Sosial juga telah memperbarui data penerima bansos yang akan disalurkan. Data tersebut merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Hasil pembaruan data ini, banyak data sebelumnya yang tercatat ganda, sehingga 21.156 juta data dicoret.

Pengontrolan data terbaru juga melibatkan Lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Kementerian Sosial akan terus mengevaluasi kemampuan aplikasi itu secara berkala.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan kini masyarakat dapat mengakses data penerima bantuan sosial (bansos) yang telah disalurkan atau yang masih dalam proses melalui via aplikasi SIKS-Dataku.

“Publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menyebutkan nama dan desa kelurahan tempat tinggalnya,” ungkap Risma dalam keterangan resmi, Kamis (22/4).

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluhkan data penerima bantuan sosial yang  belum diperbarui sejak 2015. Berdasarkan peraturan undang-undang terbaru, pembaharuan data penerima bantuan tergantung pada pemerintah daerah. "Pemda tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi Covid-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru," kata Sri Mulyani dalam dalam Webinar Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia yang diselenggarakan Katadata.co.id,  Agustus 2020 lalu. 

Hal ini tercermin dari perubahan data penerima bansos Covid-19 terus menerus. Penerima bansos awalnya berjumlah 10 juta orang, lalu menjadi 20 juta orang dan kini bertambah menjadi 29 juta orang. Namun karena bansos Covid-19 merupakan hal yang mendesak, Sri Mulyani menilai pemerintah tak bisa menunggu penyempurnaan data penerima bantuan untuk menyalurkan bansos.

"Makanya dilakukan pembayaran dulu sambil ke bawah kami tambahkan lagi program sosial untuk bisa menyapu yang belum mendapatkan," ujarnya.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait