Harmoko Wafat, Pendiri Poskota Hingga Menteri Penerangan Era Soeharto
Menteri Penerangan era Presiden Soeharto, Harmoko meninggal dunia tadi malam, Minggu (4/7). Kabar duka ini dikonfirmasi antara lain oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.
"Innalillahi wa innailaihi rojiun telah meninggal dunia Bpk. H. Harmoko bin Asmoprawiro pada hari Minggu 4 Juli pada jam 20.22 WIB di RSPAD Gatot Soebroto," kata Dave di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Harmoko lahir di Nganjuk 7 Februari 1939. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada era Orde Baru dan menduduki jabatan Ketua MPR RI pada 1997-1999.
Ia memulai kariernya sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka. Harmoko juga pernah bekerja di Harian Angkatan Bersenjata, menjadi pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, Mediko, serta pemimpin Harian Mimbar Kita.
Pada 1970, ia bersama beberapa temannya menerbitkan harian Poskota. Harmoko kemudian ditunjuk oleh Soeharto untuk menjadi menteri penerangan pada 1983 hingga 1997. Pada periode 1993 hingga 1998, ia juga menjabat sebagai Ketua Partai Golongan Karya.
Sosok Harmoko mungkin asing bagi generasi milenial dan gen Z. Namun, ia tentu membekas di antara generasi baby boomers dan gen X. Ia adalah sosok yang kerap mondar-mandi di televisi dan radio, terutama saat menjadi menteri penerangan.
Ia mencetuskan gerakan kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan atau kelompencapir yang dimaksudkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dari pemerintah. Hampir semua informasi pemerintah kala itu diumumkan oleh Harmoko, termasuk soal harga pangan.
Sebagai politisi, ia juga dinilai berhasil memengaruhi hasil pemilihan umum melalui apa yang disebut sebagai "Safari Ramadan". Harmoko juga dikenal sebagai pencetus istilah temu kader di DPP Golkar.
Harmoko mengakhiri karier politiknya sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999. Saat itu, Harmoko mengangkat Soeharto selaku presiden untuk masa jabatannya yang ke-7. Namun dua bulan kemudian, Harmoko pula yang memintanya turun ketika gerakan rakyat dan mahasiswa yang menuntut reformasi tak dapat dikendalikan.
