Anies Larang Vaksinasi Covid-19 jadi Syarat Pengambilan Bansos

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan bansos merupakan kegiatan kemanusiaan sehingga tidak boleh ada persyaratan khusus, termasuk vaksinasi Covid-19.
Image title
9 Agustus 2021, 08:06
bansos, anies baswedan, vaksin covid
Facebook.com/Aniesbaswedan
Gubernur DKI Jakarta melarang para pejabat dan petugas menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pengambilan bansos.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang pejabat maupun petugas kelurahan dan satuan kerja lainnya mewajibkan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat bagi warga mengambil bantuan sosial (bansos). 

"Tidak boleh, itu melanggar. Kalau dibagi kemudian dianjurkan vaksin, boleh. Tapi kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin tidak boleh," kata Anies usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat.

Anies menjelaskan bahwa penyaluran bansos termasuk kegiatan bersifat kemanusiaan sehingga tidak boleh ada persyaratan khusus. Bansos merupakan hak bagi warga yang terdampak PPKM Level 4 di Jawa dan Bali, khususnya di DKI Jakarta.

"Semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, tidak boleh disambungkan dengan persyaratan itu, Tidak boleh, Karena bansos untuk menyambung hidup. Tidak boleh apa pun juga," kata Anies.

Kelurahan Utan Panjang sebelumnya memberlakukan kebijakan pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya untuk warga yang sudah divaksin. Lurah Utan Panjang Amadeo mengatakan masih cukup banyak warga di wilayahnya yang belum divaksin. Hingga Kamis (29/7), warga yang sudah divaksin baru mencapai 52%. 

Oleh karena itu, ia sengaja menerapkan kebijakan melarang warga yang belum vaksin untuk mengambil BPNT. "Bukan untuk mempersulit, kami mendorong supaya vaksinasi ini dapat lebih cepat," kata Amadeo.

Amadeo menilai kebijakan yang baru diterapkan ini cukup efektif karena sudah banyak warga yang akhirnya bersedia divaksinasi agar bisa mengambil bansos.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah agar tak perlu keluar rumah. Bantuan-bantuan terutama diperlukan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Bantuan yang paling diharapkan adalah sembako, seperti yang dikemukakan 50% responden. Kebutuhan sembako paling diharapkan masyarakat yang kesehariannya mengurus rumah tangga dan menganggur.

Selain itu, obat dan pelayanan kesehatan masuk prioritas kedua. Sebab ada 39,5% responden yang membutuhkan bantuan tersebut guna mengurangi mobilitas di luar rumah. Daftar lengkap bansos yang diharapkan masyarakat terlihat dalam databoks di bawah ini.

 

Survei dilaksanakan BPS terhadap 212.762 responden, khususnya pengguna internet di 34 provinsi pada 13-20 Juli 2021. Survei BPS menggunakan rancangan non-probability sampling yang disebarkan secara berantai.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait