Diambil Alih Taliban, IMF Setop Akses Pinjaman ke Afganistan
Dana Moneter Internasional (IMF) menyetop akses pinjaman ke Afganistan seiring langkah pengambilalihan Taliban atas negara itu akhir pekan lalu. Negara Timur Tengah ini seharusnya memperoleh pinjaman sebesar US$ 370 juta atau setara Rp 5,36 trilliun yang cair pada hari ini (23/8).
Juru bicara IMF menjelaskan, dana pinjaman tersebut sebenarnya merupakan bagian dari respons IMF secara global terhadap krisis ekonomi. Kebijakan untuk menyetop akses pinjaman ke Afganistan karena kurangnya kejelasan masyarakat internasional atas pengakuan pemerintah di negara tersebut.
Akses ke cadangan IMF dalam aset Hak Penarikan Khusus (SDR), yang dapat dikonversi ke uang yang didukung pemerintah, juga telah diblokir. SDR adalah unit pertukaran IMF berdasarkan sterling, dolar, euro, yen, dan yuan.
"Seperti biasa, IMF dipandu oleh pandangan masyarakat internasional," ujar juru bicara IMF pekan lalu, seperti dikutip dari BBC.
Pernyataan IMF keluar setelah seorang pejabat dari pemerintahan Biden mengatakan kepada BBC bahwa aset bank sentral apa pun yang dimiliki pemerintah Afganistan di AS tidak akan tersedia untuk Taliban.
Dalam sebuah surat kepada Menteri Keuangan AS Janet Yellen, anggota Kongres menyerukan jaminan bahwa Taliban tidak akan menerima bantuan yang didukung AS.
"Potensi alokasi SDR untuk menyediakan hampir setengah miliar dolar dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim dengan sejarah mendukung aksi teroris terhadap Amerika Serikat dan sekutunya sangat memprihatinkan," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Afghanistan Ajmal Ahmady mengatakan AS telah memutus akses ke asetnya sekitar $7 miliar, yang di antaranya disimpan di The Federal Reserve AS.
Ahmady yang melarikan diri dari negara itu pada akhir pekan, men-tweet bahwa total cadangan Da Afghanistan Bank sekitar $9 miliar pada minggu lalu. Namun, dia mengatakan sesuai standar internasional, sebagian besar disimpan dalam aset yang aman dan likuid seperti obligasi Treasury AS dan emas di luar negeri.
“Mengingat bahwa Taliban masih dalam daftar sanksi internasional, diharapkan bahwa aset tersebut akan dibekukan dan tidak dapat diakses oleh Taliban. Kami dapat mengatakan bahwa dana yang dapat diakses oleh Taliban mungkin 0,1-0,2% dari total cadangan internasional Afghanistan. Tidak banyak,” kata Ahmady dalam akun Twitter-nya.
Ahmady menambahkan bahwa pengiriman dolar fisik yang ditangguhkan Washington menyebabkan mata uang Afghanistan terdepresiasi. Mata uang Afganistan, Afghani telah jatuh ke rekor terendah.
"Saya percaya bank lokal telah memberi tahu bahwa mereka tidak dapat mengembalikan dolar mereka - karena [Bank Da Afghanistan] belum memasok bank dengan dolar,” katanya.
Bank Dunia juga mendanai banyak proyek pembangunan di negara itu dan telah memberi Afganistan $5,3 miliar sejak 2002. Bank Dunia belum menanggapi permintaan BBC untuk mengomentari status pendanaan saat ini.
Raksasa pengiriman uang independen Western Union juga telah menangguhkan layanan pengiriman uang ke Afghanistan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
IMF telah mengambil langkah serupa terhadap rezim lain yang tidak diakui oleh mayoritas anggotanya. Ini terjadi pada April 2019 ketika akses SDR diblokir setelah lebih dari 50 negara anggota menolak mengakui Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. IMF juga menghentikan pembayaran ke Myanmar setelah junta militer mengambil alih kendali.
Pada hari Senin, IMF akan menyelesaikan alokasi SDR senilai $650 miliar untuk 190 negara anggotanya.
Kemajuan mendadak yang dibuat oleh Taliban meninggalkan IMF dengan keputusan yang mendesak. Lembaga ini akan membagikan kepada hampir semua anggotanya aset cadangan yang disebut hak penarikan khusus. Ini bukan hanya terkait dengan Afghanistan, terapi upaya memperkuat pemulihan ekonomi global dari krisis terkait pandemi.
Jadi jika rezim baru di Kabul harus dikeluarkan pada tahap ini, IMF harus bergerak cepat. Hal ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa bantuan keuangan dapat digunakan sebagai pengaruh untuk mendorong Taliban agar tidak membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh banyak orang.
