Taliban Bentuk Pemerintahan Baru Afganistan, Mendagri Buronan AS
Taliban menempatkan para pejabat tingginya untuk mengisi pos-pos di pemerintahan baru Afganistan pada Selasa (7/9). Mereka antara lain rekan pendiri gerakan militan Islam sebagai perdana menteri dan seorang buronan yang masuk dalam daftar teroris Amerika Serikat sebagai menteri dalam negeri.
Dunia telah memberi tahu Taliban bahwa kunci perdamaian dan pembangunan adalah pemerintah inklusif yang akan mendukung janji pendekatan yang lebih damai dan penegakan hak asasi manusia. Pemerintahan Taliban pada periode kekuasaan 1996-2001 diwarnai dengan dendam berdarah dan penindasan terhadap perempuan. .
Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dalam pernyataan publik pertamanya setelah mengambil alih ibu kota Kabul berkomitmen untuk mematuhi semua hukum internasional dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
"Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afganistan akan diatur oleh hukum syariah yang suci," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/9).
Ia juga mengucapkan selamat kepada warga Afganistan atas apa yang disebutnya sebagai pembebasan negara itu dari kekuasaan asing.
Namun, sebagian warga Afganistan tetap takut akan niat Taliban dan protes harian terus berlanjut sejak pengambilalihan Taliban, menantang penguasa baru. Pada hari Selasa, ketika pemerintah baru diumumkan, sekelompok wanita Afghanistan di jalan Kabul berlindung setelah orang-orang bersenjata Taliban menembak ke udara untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa.
Terakhir kali Taliban memerintah Afganistan, anak perempuan tidak bisa bersekolah dan perempuan dilarang bekerja dan bersekolah. Polisi agama akan mencambuk siapa pun yang melanggar aturan dan eksekusi publik dilakukan.
Taliban telah mendesak warga Afganistan untuk bersabar dan berjanji untuk lebih toleran kali ini sebuah komitmen yang akan diteliti oleh banyak warga Afghanistan dan kekuatan asing sebagai syarat untuk bantuan dan investasi yang sangat dibutuhkan negara ini.
Namun, nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru tidak memberikan tanda-tanda perdamaian kepada lawan-lawannya
Mullah Hasan Akhund, yang ditunjuk sebagai perdana menteri, mendapatkan banyak keistimewaan dari hubungan dekatnya dengan almarhum pendiri gerakan itu Mullah Omar. Akhund adalah kepala lama badan pembuat keputusan kuat Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Dia adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri ketika Taliban terakhir berkuasa. Ia juga mendapat sanksi PBB atas pemerintahannya saat itu.
