AS Bersiap Tutup Pemerintahan di Tengah Alotnya Pembahasan Batas Utang

Partai Demokrat hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk meloloskan RUU penangguhan batas utang sebelum berbagai risiko muncul. Namun, pemerintah juga tampaknya sudah mempersiapkan rencana penghentian sementara operasionalnya atau government shutdown sebagai dampak jika RUU tersebut gagal lolos di senat.

Mengutip CNBC, Gedung Putih pada hari Kamis mulai menyarankan badan-badan federal untuk mempersiapkan shutdown atau penutupan pemerintah. Ini adalah yang pertama kalinya selama pandemi Covid-19 dan pemerintahan Biden. Pengumuman ini dilakukan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran yang menginstruksikan ancang-ancang penutupan mulai pekan depan.

Government shutdown juga berarti ratusan ribu pekerja lembaga publik AS akan menganggur untuk sementara. Berbagai departemen biasanya diminta untuk menyusun rencana baru dan membagikan data pekerjanya yang terdampak.

Meski mempersiapkan penutupan pemerintahan. ini bukan berarti pemerintah AS pesimistis RUU-nya gagal lolos. Persiapan ini adalah tugas formal yang memang harus dilakukan Kantor Manajemen dan Anggaran.

Partai Demokrat sebagai pendukung utama diloloskannya RUU penangguhan batas utang berada di belakang pemerintahan Biden selama ini. Usai mengungguli partai oposis dalam pemungutan suara di DPR AS awal pekan ini, RUU ini masih menanti persetujuan senat. Meski demikian, bukan berarti jalan untuk meloloskan RUU menjadi mudah, karena partai Republik sudah memberi suara bulat menolak usulan tersebut.

Beleid baru ini memuat usulan penangguhan batas utang pemerintah hingga Desember mendatang. Pasalnya, posisi utang pemerintah saat ini telah melampaui batas maksimum yang ditentukan dalam UU.  Saat ini, utang Amerika mencapai US$ 28,78 triliun atau sekitar Rp 400 ribu triliun. Jumlah ini telah melewati plafon atau batas pinjaman dalam undang-undang yang berlaku  sebesar US$ 28,5 triliun.

Selain itu,  pemerintah AS juga berencana mengajukan tambahan dana bantuan untuk bencana alam serta pemulihan pengungsi Afganistan melalui usulan ini.