AS Bersiap Tutup Pemerintahan di Tengah Alotnya Pembahasan Batas Utang

Pemerintah AS mulai mempersiapkan rencana penghentian sementara operasionalnya atau government shutdown sebagai dampak jika RUU yang akan mengatur penangguhan batas utang Amerika gagal lolos di Senat.
Image title
24 September 2021, 11:39
utang, amerika serikat, government shutdown
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/ama/dj
Gedung Putih pada hari Kamis mulai menyarankan badan-badan federal untuk mempersiapkan shutdown atau penutupan pemerintah.

Partai Demokrat hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk meloloskan RUU penangguhan batas utang sebelum berbagai risiko muncul. Namun, pemerintah juga tampaknya sudah mempersiapkan rencana penghentian sementara operasionalnya atau government shutdown sebagai dampak jika RUU tersebut gagal lolos di senat.

Mengutip CNBC, Gedung Putih pada hari Kamis mulai menyarankan badan-badan federal untuk mempersiapkan shutdown atau penutupan pemerintah. Ini adalah yang pertama kalinya selama pandemi Covid-19 dan pemerintahan Biden. Pengumuman ini dilakukan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran yang menginstruksikan ancang-ancang penutupan mulai pekan depan.

Government shutdown juga berarti ratusan ribu pekerja lembaga publik AS akan menganggur untuk sementara. Berbagai departemen biasanya diminta untuk menyusun rencana baru dan membagikan data pekerjanya yang terdampak.

Meski mempersiapkan penutupan pemerintahan. ini bukan berarti pemerintah AS pesimistis RUU-nya gagal lolos. Persiapan ini adalah tugas formal yang memang harus dilakukan Kantor Manajemen dan Anggaran.

Partai Demokrat sebagai pendukung utama diloloskannya RUU penangguhan batas utang berada di belakang pemerintahan Biden selama ini. Usai mengungguli partai oposis dalam pemungutan suara di DPR AS awal pekan ini, RUU ini masih menanti persetujuan senat. Meski demikian, bukan berarti jalan untuk meloloskan RUU menjadi mudah, karena partai Republik sudah memberi suara bulat menolak usulan tersebut.

Beleid baru ini memuat usulan penangguhan batas utang pemerintah hingga Desember mendatang. Pasalnya, posisi utang pemerintah saat ini telah melampaui batas maksimum yang ditentukan dalam UU.  Saat ini, utang Amerika mencapai US$ 28,78 triliun atau sekitar Rp 400 ribu triliun. Jumlah ini telah melewati plafon atau batas pinjaman dalam undang-undang yang berlaku  sebesar US$ 28,5 triliun.

Selain itu,  pemerintah AS juga berencana mengajukan tambahan dana bantuan untuk bencana alam serta pemulihan pengungsi Afganistan melalui usulan ini.

Pejabat di Departemen Keuangan memperkirakan bahwa anggota parlemen hanya memiliki waktu singkat di bulan Oktober untuk mencari cara menaikkan atau menunda batas utang, sebelum AS akan gagal membayar utang untuk pertama kalinya.

Pada saat yang sama, Partai Demokrat juga akan menghadapi pekerjaan rumah yang menumpuk pekan depan. Ketua DPR yang juga petinggi partai Demokrat Nancy Pelosi telah menjadwalkan pemungutan suara untuk usulan tambahan pinjaman infrastruktur yang diusulkan Biden US$ 1 triliun. Pertemuan dijadwalkan pada Senin, 27 September mendatang.

Banyak yang memperkirakan Pelosi akan dipaksa mengeluarkan resolusi baru di luar usulan untuk menangguhkan pagu utang agar pemerintah tetap terbuka. Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa dia akan mendukung RUU "bersih", merujuk pada upaya lain untuk menghindari risiko shutdown.

Masalah batas utang yang menyebabkan berhentinya operasional pemerintahan AS pernah terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump. Ketika itu pemerintahan Trump shutdown selama 35 hari mulai Desember 2018 hingga Januari 2019.

Dampak dari shutdown membuat 300 ribu pegawai pemerintah bekerja di rumah dan PDB juga terpangkas. Perekonomian Amerika tetap bergerak ketika itu. Namun, kondisinya berbeda dengan saat ini yang masih dalam pemulihan pandemi Covid-19.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait