IMF Peringatkan Pemerintah Buat Rencana Fiskal Tekan Utang Era Pandemi
Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara untuk mulai merencanakan kembali anggaran yang lebih berkelanjutan, setelah menarik utang besar-besaran untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Setiap negara harus memastikan waktu dan kecepatan konsolidasi fiskal yang tepat.
Menurut IMF, rencana fiskal yang dibuat setiap negara harus mempertimbangkan tahapan pandemi, kerentanan fiskal, kebutuhan pembangunan, tekanan populas yang menua, hingga kesulitan historis pemeirntah dalam mengumpulkan pendapatan.
“Ada negara-negara di mana pandemi masih berkecamuk dan oleh karena itu prioritasnya tetap darurat kesehatan,” ujar wakil direktur urusan fiskal IMF Paulo Mauro seperti dikutip dari Reuters, Jumat (8/10).
Sementara negara-negara lain dengan kegiatan ekonomi yang meningkat, menurut dia, dapat mulai memikirkan secara bertahap bagaimana mengurangi tingkat dukungan fiskal terhadap perekonomian.
Salah satu bab Monitor Fiskal IMF berjudul “Memperkuat Kredibilitas Keuangan Publik” mengatakan bahwa negara-negara yang berkomitmen untuk keberlanjutan fiskal jangka menengah dengan kerangka anggaran yang kredibel akan dihargai dengan biaya pinjaman yang lebih rendah dan kemampuan yang lebih besar untuk membiayai kembali utang.
“Apa yang kami temukan dalam laporan ini adalah pemerintah dapat berkomitmen secara kredibel terhadap keberlanjutan fiskal, yang memberi mereka waktu dan itu memberi mereka fleksibilitas dalam periode pandemi yang sangat sulit ini,” kata Mauro.
Penelitian IMF yang termuat dalam laporan itu menunjukkan bahwa negara-negara dengan rencana kerangka fiskal yang kredibel dapat lebih cepat membalikkan lompatan besar dalam utang. Untuk itu, IMF merekomendasikan agar negara-negara berkomitmen pada target fiskal yang luas dengan kebijakan pajak dan pengeluaran untuk tiga hingga lima tahun ke depan. Kebijakan fiskal dapat mencakup upaya menaikkan pajak hingga menaikkan usia pensiun untuk mengamankan kebutuhan anggaran pensiun.
Mauro mengatakan, aturan fiskal seperti menjaga defisit anggaran dalam persentase tertentu dari produk domestik bruto hingga dewan fiskal independen dalam pemerintah dapat menambah kredibilitas. Adapun tujuan yang mudah dikomunikasikan oleh pemerintah akan membantu.
Ia juga menekankan, rencana fiskal harus fleksibel untuk memungkinkan agar ekonomi stabil dan menghindari pemangkasan anggaran untuk investasi. "Perubahan pajak atau pengeluaran dapat diatur sebelumnya dan dapat dibuat bergantung pada pemulihan," kata IMF.
Indonesia adalah salah satu negara yang telah memulai konsolidasi fiskal dengan menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah berencana menurunkan defisit APBN secara bertahap hingga 2023 kembali ke level normal di bawah 3% terhadap PDB sesuai UU Keuangan Negara.
Pada tahun depan, pemerintah menargetkan defisit anggaran 4,85% terhadap PDB mencapai Rp 868 triliun, target terbaru ini lebih tinggi dari rencana pemerintah sebelumnya terlihat dalam databoks di bawah ini.
