Senat Tangguhkan Batas Utang Sementara, AS Terhindar Gagal Bayar
Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui penangguhan batas utang pemerintah dalam jangka pendek hingga 3 Desember 2021. Kesepakatan ini setidaknya berhasil menghindarkan pemerintah dari risiko default dalam waktu dekat.
Kesepakatan ini diperoleh dalam pemungutan suara di Senat AS pada Kamis (7/10). Hasilnya dari 98 suara, terdapat 61 suara menyatakan setuju RUU penangguhan batas utang jangka pendek, sementara sisanya menolak. Meski demikian, partai Demokrat masih akan bertarung menaikkan batas utang untuk periode jangka panjang.
Anggota Senat yang ikut dalam voting kenaikan batas utang terdiri atas 50 anggota Partai Demokrat dan 48 anggota Partai Republik. RUU tersebut baru dapat lolos jika melewati ambang batas yang disebut 'filibuster', yakni dua pertiga dari total voters atau minimal 60 orang. Adapun terdapat 11 anggota Senat Partai Republik yang diketahui mendukung pemungutan suara kemarin.
Kesepakatan ini memungkinkan pemerintah dapat menarik utang baru sebesar US$ 480 miliar. Batas utang saat ini dinaikkan dari US$ 28,4 triliun menjadi sekitar US$ 28,9 triliun.
Kendati demikian, hasil keputusan Senat AS ini masih akan dibawa dalam voting di DPR AS. Ini kemungkinan besar akan lolos mengingat pada voting RUU penangguhan batas utang yang pertama, DPR yang mayoritas dikuasia Partai Demokrat dengan mulus meloloskan usulan tersebut. Selanjutnya RUU akan ditandatangani dan disahkan oleh Biden sebagai UU.
Tenggat waktu tersebut akan menjadi PR berat Partai Demokrat, mengingat dua pekan lalu mereka diuji oleh dua deadline yang berdekatan yakni kenaikan pagu utang dan pendanaan untuk pemerintah. Dua pekerjaan itu kemudian akan kembali menemui deadlinenya pada waktu yang bersamaan dan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan lagi.
Partai Republik semula menolak keras usulan RUU penangguhan batas utang yang diusulkan Partai Demokrat pada pertengahan bulan lalu. RUU tersebut berisi usulan kenaikan pagu utang serta rencana pendanaan bagi pemerintah. Kendati demikian, penolakan Partai Republik terhadap rencana kenaikan pagu utang menyebabkan RUU ini gagal direstui Senat, itu artinya usulan pendanaan juga ditolak.
