AS Berencana Terapkan Pajak Miliarder untuk Mendanai Program Sosial

Pajak miliarder akan menyasar 700 orang Amerika dengan kekayaan US$ 1 miliar dan menghasilkan US$ 100 juta per tahun selama tiga tahun berturut-turut.
Image title
26 Oktober 2021, 12:04
pajak, pajak miliarder, pajak orang kaya, amerika serikat
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Pajak miliarder yang diusulkan Partai Demokrat AS menyasar orang kaya di AS yang menerima pendapatan dari bunga, dividen, keuntungan modal atau sewa, dari investasi, yang dikenal sebagai pendapatan modal.

Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat berencana mengajukan skema baru perpajakan yang khusus menyasar para miliarder, yakni orang-orang kaya berpenghasilan di atas US$ 1 miliar atau lebih dari Rp 14 triliun. Pajak baru ini diharapkan mendorong pendapatan negara, terutama untuk mendukung program jaring pengaman sosial pemerintah.

Mengutip CNBC International, proposal tersebut memiliki nama 'Pajak Penghasilan Miliarder'. Skema baru ini diperkirakan akan menyasar 700 orang Amerika dengan kekayaan US$ 1 miliar atau menghasilkan 

Orang kaya di AS yang akan menjadi sasaran adalah mereka yang menerima pendapatan dari bunga, dividen, keuntungan modal atau sewa, dari investasi, yang dikenal sebagai pendapatan modal. Pemerintah AS terutama manargetkan mereka yang sering menunda atau menghindari pajak.

Pemajakan ini akan berbeda dari usulan pajak orang kaya yang diusulkan senator Demokrat lainnya, Elizabeth Warren dan Bernie Sanders awal tahun ini. Pajak penghasilan miliarder hanya akan menyasar keuntungan yang diperoleh dari aset para miliarder, sehingga tidak ada tagihan jika tidak terjadi peningkatan nilai aset.

Advertisement

Ini berbeda dari usulan Warren dan Sanders yang menyasar semua aset orang kaya. Saat itu, keduanya mengusulkan RUU pajak orang kaya dengan mematok tarif 3% atas kekayaan di atas US$ 1 miliar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Janet Yellen dalam wawancaranya dengan CNN menolak mengatakan bahwa skema baru ini memajaki kekayaan miliarder. "Ini bukan pajak atas kekayaan, tetapi pajak atas kuntungan modal yang belum direalisasi dari individu yang sangat kaya," kata Yellen.

Ketua DPR Nancy Pelosi yang hadir dalam wawancara yang sama dengan Yellen mengatakan dia memperkirakan pajak terhadap miliarder tersebut bisa menghadirkan pendapatan tambahan US$ 200 hingga US$ 250 miliar. Namun, nilai tersebut belum mendapat afirmasi dari Komite Bersama Perpajakan non-partisan.

Kebanyakan warga AS memperoleh pendapatannya dari upah. Berbeda dengan mereka yangsangat kaya termasuk para miliarder dapat menerima pendapatan melalui bunga, dividen, keuntungan modal atau sewa, dari investasi, yang dikenal sebagai pendapatan modal.

Sementara pekerja sehari-hari menanggung pajak atas penghasilan mereka. Di sisi lain, para miliarder mungkin tidak membayar pajak karena merek bisa mengatur kapan harus menjual asetnya atau melaporkan rugi agar tidak terlihat memperoleh untung.

Kementerian Keuangan AS melaporkan 1% orang terkaya di AS menghindari pajak senilai US$ 163 miliar setiap tahunnya. Selain itu, White House juga pernah melaporkan bahwa 400 keluarga terkaya di AS rata-rata hanya membayar 8,2% untuk pajak ke negara sepanjang 2010-2018.

“Pajak Penghasilan Miliarder adalah tentang keadilan dan menunjukkan kepada warga AS, bahwa pajak justru tidak wajib dan opsional untuk orang-orang terkaya di negara ini,” kata Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden.

Rencana pemberlakuan pajak baru ini bersamaan dengan usulan rencana belanja Presiden Biden senilai US$ 3,5 triliun. Ini mencakup berbagai program jaring pengaman sosial seperti pendidikan, kesehatan dan perawatan anak, termasuk dukungan atas krisis iklim.

Kendati demikian, usulan jumbo tersebut masih belum mendapat restu dari kongres AS meski sebetulnya hanya memerlukan dukungan dari partai Demokrat. Kendati demikian perdebatan di internal partai Demokrat membuat usulan tersebut masih belum disetujui sampai saat ini, beberapa menilai angkanya terlalu besar.

Informasi menyebutkan Demokrat diperkirakan akan menyelesaikan pembahasannya pekan ini sebelum Biden terbang ke Italia untuk pertemuan G20. Selain itu, dana yang disetujui Kongres juga dipangkas dari usulan US$ 3,5 triliun menjadi hanya US$ 1,5 triliun sampai US$ 2 triliun.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait