Perintah Luhut untuk Mengatasi Masalah Kelangkaan Batu Bara PLN
Pemerintah tengah berupaya mengatasi masalah ketersediaan pasokan batu bara di pembangkit-pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta tim lintas Kementerian/Lembaga ini menyiapkan solusi jangka menengah atas masalah tersebut.
“Untuk solusi jangka pendek, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai hari operasi minimal 15 hari dan minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis,” ujar Luhut dalam siaran pers, dikutip Selasa (11/1).
Berdasarkan data PLN, kekurangan pasokan 2,1 juta metrik ton dari kebutuhan 16,2 juta metrik ton untuk memenuhi kebutuhan hari operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP) sudah terpenuhi. Kekurangan ini berhasil dipenuhi setelah adanya tambahan penugasan Dirjen Minerba pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022.
PLN juga melaporkan telah menambah armada pengangkutan batu bara sebanyak 11 vessel dan 187 tongkang dari total kekurangan sebanyak 18 vessel dan 211 tongkang untuk pemenuhan target hari operasi pada bulan ini. Sementara sisa kekurangannya masih dalam proses nominasi dan INSA menggaransi seluruh ketersediaannya sesuai waktu dan lokasi yang ditentukan PLN. Total kebutuhan armada pengangkutan batu bara PLN mencapai 130 vessel dan 771 tongkang.
Selain itu, BUMN listrik ini telah mengalihkan 62,5 ribu metrik ton kargo batu bara yang diperuntukkan ekspor ke tujuan domestik dan segera mengarah ke PLTU Paiton 9.
