Kejaksaan Koordinasi dengan KPK Usut Korupsi Pesawat Garuda ATR 72-600
Kejaksaan Agung tengah melakukan komunikasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 pada PT Garuda Indonesia Tbk. KPK pernah mengungkap dugaan korupsi tersebut saat persidangan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi mengatakan, pihaknya telah secara formal mengirimkan surat ke KPK. Kejaksaan meminta tambahan informasi data yang diperlukan terkait putusan inkrah Emirsyah Satar. Emirsyah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sejak Februari 2021.
"Saya sudah komunikasi melalui telepon dan whatsapp. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah dapat sesuatu," ujar Supardi saat ditemui Katadata di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Rabu (12/1) malam.
Kejaksaan juga tengah meminta perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Supardi menyebut sudah menerima hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diberikan oleh Erick tetapi masih enggan menjelaskan laporan tersebut.
Ia mengatakan, kejaksaan juga telah memeriksa dua saksi dari pihak Garuda dari tim pengadaan pesawat. Data-data terkait saat ini telah dipegang kejaksaan.
Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2009-2014, Garuda merencanakan penambahan 64 pesawat yang dilakukan dengan skema pembelian (financial lease) dan sewa (operation lease buy back) melalui penyewa pesawat atau lessor.
Adapun realisasinya, terdiri dari 50 unit pesawat jenis ATR 72-600 dan 18 jenis CRJ 1000. Pesawat jenis ATR dipenuhi melalui penyewaan sebanyak 45 unit dan pembelian 5 unit, sedangkan pesawat jenis CRJ dipenuhi melalui penyewaan 12 unit dan pembelian 6 unit.
