Jokowi Berbincang via Telepon dengan PM Kamboja Bahas Masalah Myanmar

Pembicaraan melalui telepon dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Jumat (21/1). Keduanya membahas solusi atas permasalahan Myanmar.
Image title
22 Januari 2022, 19:13
jokowi, Presiden Jokowi, PM Kamboja Hun Sen, Myanmar, ASEAN
ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen usai menggelar pertemuan selepas mengikuti ASEAN Leaders\' Meeting, di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen untuk membicarakan kondisi Myanmar. Dalam percakapan tersebut, Jokowi menegaskan sikap Indonesia, meminta Myanmar mengimplementasi lima poin Konsensus ASEAN. 

Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Jokowi menerima telelpon Hun Sen pada Jumat (21/1) atas permintaan Kamboja.  Dalam pembicaraan telepon itu, PM Hun Sen menyampaikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar.

Dalam percakapan tersebut, Jokowi  menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, terutama lima poin konsensus. Kelima poin tersebut, yakni:

  1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
  2. Segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
  3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
  4.  ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
  5. Utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Presiden Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk memenuhi lima poin konsensus pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Hun Sen. Ia pun menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dapat dikaitkan dengan lima poin peta jalan yang diusung otoritas militer (State Administration Council) Myanmar.

Advertisement

Jokowi juga menekankan bahwa pihak militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi itu, sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

Ia pun menegaskan, keputusan bahwa Myanmar hanya dapat diwakili oleh perwakilan nonpolitik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan selama tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan lima poin konsensus. 

Adapun dalam pembicaraan tersebut, OM Hun Sen mengusulkan tentang pembentukan Troika yang terdiri dari menteri luar negeri atau utusan khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta didukung sekretaris jenderal  ASEAN untuk memonitor implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN.

Jokowi mengatakan akan mencatat usulan tersebut agar dibahas lebih lanjut oleh para menteri luar negeri anggota-anggota ASEAN

Ia sepakat atas usulan pembentukan pertemuan konsultatif yang dihadiri utusan khusus dan sekjen ASEAN, perwakilan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center), otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait