Demonstrasi Mahasiswa Besok, Mahfud & Panglima TNI Janji Tak Represif
Mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi pada Senin (11/4) menuntut sikap tegas Presiden Joko Widodo menolak penundaan Pemilu hingga stabilitas harga bahan pokok. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD meminta aparat penegak hukum tak melakukan kekerasan saat menjaga pengamanan demo mahasiswa.
“Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya selama mengawal unjuk rasa, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan terpancing provokasi,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu (9/4).
Hal tersebut, menurut Mahfud, telah dibahas dalam rapat dengan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada kemarin.
Ia mengatakan, pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa secara seksama. Pemerintah menilai unjuk rasa ini adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, ia menekankan, Indonesia adalah negara hukum. Mahfud mengimbau demonstrasi dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.
"Yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," kata Mahfud.
Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa juga telah memastikan prajurit TNI tidak akan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi mahasiswa. Hal ini disampaikan Andika saat berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD LaNyalla.
“Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Namun, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya,” kata Andika ke LaNyalla.
La Nyalla sebelumnya meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota untuk memfasilitasi hak mereka menyampaikan pendapat di muka umum. “Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat harus dihargai dan diterima dengan baik,” kata LaNyalla sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta
La Nyalla juga telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mengingatkan jajarannya yang bertugas agar tidak represif terhadap mahasiswa.“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi,” katanya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebelumnya menyatakan, akan menggelar unjuk rasa serentak di berbagai kota, terutama di Jakarta, pada 11 April 2022. Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal kepada media menyampaikan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu. Ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut.
BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Para mahasiswa, yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta itu, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa presiden.
Kelompok mahasiswa juga meminta Presiden mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar. Tuntutan lainnya, kelompok mahasiswa mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri.
Freedom House mencatat, kebebasan di Indonesia, khususnya pada era Joko Widodo semakin menurun. Pada 2020, skor kebebasan Indonesia sebesar 61 dari 100, turun 1 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia masuk dalam kategori setengah bebas.
Freedom House memberikan catatan terhadap sejumlah kejadian pada 2019. Kelompok mahasiswa mengadakan unjuk rasa terhadap usulan revisi KUHP dan UU KPK pada September 2019. Namun, aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan bentrok antara pengunjuk rasan dan pihak kepolisian. Terdapat korban yang menderita luka-luka hingga kematian.
