Puluhan Perusahaan Tambang Nikel Keberatan Pencabutan IUP
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencacat, terdapat 62 anggotanya yang harus menghentikan aktivitas penambangan karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka dicabut oleh Kementerian Investasi. Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan mayortitas dari mereka kini sedang mengajukan keberatan ke Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM.
“Sebelum pencabutan IUP, APNI mendata ada 328 IUP. Lalu ada 62 yang dicabut, itu data per tanggal 5 April dan minggu ini bertambah,” kata Meidy di Indonesia Mining Forum pada Rabu (13/4).
Bedasarkan laporan yang diterimanya, Meidy mengatakan pencabutan IUP dilakukan secara tiba-tiba dengan alasan IUP aktif tetapi tidak melakukan aktivitas penambangan. Ia menilai, pencabutan IUP secara mendadak ini tidak sesuai dengan UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang menuliskan penerbitan dan pencabutan IUP hanya boleh dilakukan oleh Menteri ESDM.
Adapun alasan pencabutan karena tidak aktif dalam kegiatan tambang dinilai kurang tepat karena pemerintah kurah memahami kondisi lapangan atau internal perusahaan. “Misalnya kendala faktor cuaca, riset eksplorasi dan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar,” sambung Meidy.
Selain mengajukan keberatan kepada sejumlah Lembaga kementerian, APNI juga sudah mengadu ke Komisi VII DPR. Saat ini, sejumlah pelaku usaha nikel yang mengajukan keberatan telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Investasi. Mereka diminta untuk melampirkan kelengkapan berkas dan kewahiban persyaratan operasional.
“Karena dokumennya banyak banget, misalnya ada PNBP, nah itu disingkronkan dengan data PNBP Kementerian ESDM. Benar tidak si ‘X’ sudah bayar. Itu kan perlu waktu, kami tunggu saja perkembangannya,” ujarnya.
Meski pengusaha sedang memproses pengajuan keberatan, menurut APNI, tak jarang muncul IUP baru di lokasi yang sama dengan penambang yang berbeda. Meski demikian, APNI mengimbau kepada para anggota untuk melakukan pengajuan keberatan. Adapun jika dalam prosesnya para pelaku usaha belum mendapat respon yang memuaskan, APNI mempersilakan anggota untuk melanjutkan ke proses pengadilan.
“Saya mengarahkan ke anggota itu untuk keberatan dulu. Dan memang kalaupun setelah pengajuan keberatan ini belum ada respons, itu hak masing-masing pengusaha untuk lanjut ke proses pengadilan,” ujarnya.
Salah satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Sumber Ketapang Makmur Abadi. Perusahaan pertambangan pasir kuarsa ini mengaku berhenti melakukan aktivitas karena IUP mereka dicabut sekira sebulan yang lalu. External Relationships Sumber Ketapang Makmur Abadi Budiman Iskandar mengatakan, pencabutan IUP dilakukan secara mendadak dengan alasan yang tidak substansial.
