Penembakan Massal Sering Terjadi, Ini Gambaran Industri Senjata di AS

Ratusan penembakan massal terjadi di Amerika Serikat setiap tahun, dengan kejadian terbaru di sebuah sekolah dasar yang terletak di Texas yang menewaskan 19 siswa SD dan dua guru. Meski sudah kerap terjadi, tak ada tindakan berarti yang ditempuh Kongres Amerika Serikat untuk mencegahnya. 

“Mengapa kita rela hidup dengan pembantaian ini? Mengapa kita terus membiarkan ini terjadi?" Pertanyaan retoris ini disampaikan Presiden Joe Biden saat menyampaikan bela sungkawa kepada para korban. Ia mengingatkan kepada semua pihak, sudah waktunya mengambil tindakan. Peringatan ini terutama ditujukan kepada kongres yang menjadi penentu. 

Sistem politik di Amerika Serikat membagi dewan legislatif atau kongres menjadi dua, yakni DPR dan senat. Meski ribuan penembakan massal sudah terjadi di AS, mereka gagal meloloskan undang-undangan pengendalian senjata. 

Rintangan untuk memberlakukan undang-undang senjata yang lebih ketat di AS sangat banyak dan signifikan. Meski demikian, para aktivis mengatakan mereka tidak akan menyerah sampai perubahan dibuat.

Bagaimana sebenarnya industri senjata di Amerika Serikat?

Mengutip laporan dampak ekonomi industri senjata api dan amunisi yang dirilis pada 2022 oleh asosiasi industri senjata NFSS, pertumbuhan industri dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat. Ini terutama didorong oleh kenaikan pesat jumlah orang Amerika yang memiliki senjata. Pada 2021, terdapat 5,4 juta pemilik senjata baru di Amerika Serikat. 

NSSF adalah asosiasi perdagangan untuk senjata api dan amunisi yang dibentuk pada tahun 1961. Organisasi ini terdiri dari sekitar 10.000 produsen, distributor, pengecer senjata api, lapangan tembak, organisasi olahragawan dan penerbit. 

Laporan NSSF menekankan bahwa perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual senjata api olahraga, amunisi, dan persediaan merupakan bagian penting dari perekonomian negara. Para produsen bersama dengan perusahaan yang menjual dan mendistribusikannya produk, menyediakan pekerjaan bergaji tinggi di Amerika dan membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada pemerintah negara bagian dan federal.

Industri produsen senjata AS mempekerjakan 169.523 orang dengan tambahan 206.296 pekerja di industri pemasok dan pendukung. Rata-rata upah termasuk tunjangan yang mereka terima mencapai US$ 56.900 atau setara Rp 830,7 juta per tahun dengan asumsi kurs Rp 14.600 per dolar AS.

Laporan ini juga mencatat total kontribusi industri senjata terhadap perekonomian Amerika Serikat pada tahun lalu mencapai US$ 70,52 miliar atau setara Rp 1.029,59 triliun. Namun, dampaknya ke ekonomi AS tak sebatas itu, karena menghasilkan efek berganda pada industri lain.  

Industri senjata juga membayarkan pajak besar mencapai US$ 7,86 miliar atau setara Rp 114,6 triliun. Ini termasuk pajak berbasis properti, pendapatan, penjualan, serta pajak yang dibayarkan karyawan. 

Berdasarkan laporan tersebut, Texas yang menjadi lokasi nahas insiden penembakan pada awal pekan ini adalah negara bagian yang menerima output ekonomi terbesar dari industri senjata berdasarkan nominal. Texas juga mendapatkan lapangan kerja terbanyak dari industri senjata berdasarnya jumlah. 

Pendukung pengendalian senjata telah menguraikan rencana yang luas dan spesifik untuk menurunkan jumlah kematian yang disebabkan oleh senjata api di AS. Kebijakan tersebut, termasuk mewajibkan pemeriksaan latar belakang untuk semua pembelian senjata dan memberlakukan masa tunggu setelah seseorang membeli senjata api.

Para advokat juga menyerukan untuk memperluas pembatasan pada orang-orang yang dapat memperoleh senjata secara legal. Mereka yang memiliki catatan pernah bertindak kasar saat berkencan, dihukum terkait tindak kebencian, dan orang-orang dengan penyakit mental yang menimbulkan risiko keamanan harus dilarang membeli senjata api. 

Beberapa telah mengusulkan pelarangan pembelian senjata oleh orang-orang di bawah 21 tahun, yang mungkin dapat mencegah penembak berusia 18 tahun di Uvalde mendapatkan senjatanya. Beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang senjata yang lebih ketat, tetapi undang-undang federal akan memperkuat pembatasan secara nasional.

Ada dukungan luas di AS untuk kebijakan tertentu yang diperjuangkan oleh pendukung pengendalian senjata. Menurut survei Morning Consult/Politico yang dilakukan tahun lalu, 84% pemilih Amerika mendukung pemeriksaan latar belakang universal untuk pembelian senjata.

Upaya untuk memberlakukan undang-undang senjata yang lebih ketat bukan tak pernah diusulkan oleh Kongres. Partai Demokrat telah berulang kali berupaya  memperkuat undang-undang senjata yang dapat membantu menurunkan jumlah penembakan massal di Amerika. 

Kongres telah mencoba meloloskan RUU kompromi untuk memperluas pemeriksaan latar belakang pada 2013, beberapa bulan setelah penembakan yang menghancurkan di sekolah dasar Sandy Hook di Newtown, Connecticut. Namun, RUU itu gagal mengatasi filibuster yang dilakukan Senat, karena sebagian besar Republikan dan segelintir Demokrat menentang undang-undang tersebut.

Setelah RUU itu dikalahkan, Presiden Barack Obama menyampaikan pidato berapi-api menyalahkan kegagalan Asosiasi Senapan Nasional yang menentang keras undang-undang tersebut dan bersumpah untuk berkampanye melawan senator mana pun yang mendukungnya.

"Alih-alih mendukung kompromi ini, lobi senjata dan sekutunya dengan sengaja berbohong tentang RUU itu. Tapi kita bisa berbuat lebih banyak jika Kongres menyatukan tindakannya,” kata Obama saat itu.

DPR yang dikuasai Demokrat telah meloloskan RUU untuk memperluas pemeriksaan latar belakang ke semua penjualan atau transfer senjata api dan menutup apa yang disebut "celah Charleston". Celah itu, yang akan meningkatkan jumlah waktu yang harus ditunggu oleh penjual senjata berlisensi untuk menerima pemeriksaan latar belakang yang lengkap sebelum mentransfer senjata ke pembeli yang tidak berlisensi.

Namun demikian, RUU yang disahkan DPR itu saat ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk lolos di Senat yang terbagi rata antara Demokrat dan Republik. Senator Republik kemungkinan besar akan melakukan filibuster terhadap undang-undang pengendalian senjata yang diusulkan dan Demokrat tidak memiliki 60 suara yang diperlukan untuk mengajukan RUU tersebut. 

Senator Demokrat Joe Manchin juga menjelaskan pada Selasa (25/7) bahwa tidak akan mendukung amandemen untuk meloloskan undang-undang pengendalian senjata. Ini berarti Demokrat tidak memiliki suara untuk membuat aturan tersebut. Mengakui kenyataan ini, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, mengatakan bahwa tidak mungkin majelis tinggi akan segera memberikan suara pada RUU yang disahkan DPR.

“Orang-orang Amerika sebenarnya sudah sadar di mana senat akan berpihak,” katanya. 

Meski demikian, menurut dia, tidak berarti Demokrat menyerah pada upaya mereka untuk memperkuat undang-undang senjata. Senator Chris Murphy dari Connecticut, yang mewakili komunitas Sandy Hook dan dengan keras mengkritik kelambanan kongres terhadap pengendalian senjata, mengatakan pemilih memiliki kesempatan pada November untuk menggulingkan Partai Republik yang menentang reformasi.

"Saya akan mencoba sepanjang hari-hari ini untuk mencoba menemukan kompromi, tetapi ini pada akhirnya terserah pemilih," kata Murphy kepada CNN, Rabu (25/5).