Luhut Minta Negara Maju Tak Hukum Indonesia karena Hilirisasi
Kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan melarang ekspor bahan baku mentah mendatangkan gugatan di Badan Perdagangan Dunia atau WTO dari negara-negara maju. Menteri Bidang Koordinasi Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta negara-negara maju agar menerima kebijakan tersebut karena sangat membantu Indonesia mengurangi kemiskinan.
"Negara maju tolong bolehkan kami memproses bahan baku kami karena ini mampu mengurangi kemiskinan," ujar Luhut dalam BNEF Summit di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11).
Ia menjelaskan, industri hilirisasi dapat diarahkan ke wilayah Indonesia Timur yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Luhut bercerita pernah menemukan siswa yang tak dapat mengerjakan perkalian sederhana karena kualitas pendidikan yang tak mumpuni.
Menurut dia, hilirisasi dapat membuka ratusan ribu lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya, termasuk pendidikan. Ini juga pada akhirmya dapat menurunkan angka kemiskinan.
"Saya pikir ini juga mengurangi utang pemerintah. Jadi jangan menghukum kami dengan mengarahkan bahwa kami harus mengekspor bahan mentah ke negara lain," ujarnya.
Luhut mengatakan, kinerja ekspor yang kinclong hingga September 2022 juga tak lepas dari dampak hilirisasi. Ekspor nikel diperkirakan meningkat mencapai US$ 27-29 miliar pada tahun ini, naik lebih dari 30% dibandingkan tahun lalu yang mencapai US$ 20 miliar.
"Ini bukan hanya karena harga komoditas tapi juga hilirisasi," kata dia.
