Ditjen Pajak Ungkap Cara Pungut Pajak Netflix Lewat Omnibus Law

Melalui omnibus law perpajakan tersebut, pemerintah akan mengatur pajak perusahaan digital asing, seperti Netflix.
Cindy Mutia Annur
18 Februari 2020, 19:48
omnibus law, pajak, netflix, perusahaan digital
Google Play Store
Ilustrasi Netflix. Pemerintah akan mengatur pajak perusahaan digital asing, seperti Netflix.

Pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakkan dan Penguatan Perekonomian atau yang dikenal dengan omnibus law perpajakan. Melalui RUU tersebut, pemerintah akan mengatur pajak perusahaan digital asing, seperti Netflix.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, pengenaan pajak perusahaan digital saat ini masih dilakukan melalui kehadiran fisik. Namun melalui omnibus law, kehadiran fisik tak lagi menjadi permasalahan.

 

"Jadi tidak hanya keberadaan fisik tetapi juga keberadaan secara signfikan terhadap ekonomi. Kami masih petakan," ujar Suryo saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/2).

Advertisement

Hal itu dilakukan pemerintah agar dapat memungut Pajak Penghasilan atau PPh dari perusahaan digital yang belum memiliki kantor cabang di Indonesia atau atau over the top (OTT) . Perusahaan digital seperti Netflix juga nantinya akan diminta memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas penjualan mereka di Indonesia.

"Omnibus law kita memasukkan 10% PPN, di mana seharusnya pajak itu dibayar oleh pembeli di Indonesia. Sekarang membayarnya bagaimana? Orang menyetorkannya satu-satu," ujar Suryo.

(Baca: Obral Diskon Pajak dalam Omnibus Law dan Risiko Utang Negara)

Direktur Penyuluhan, Pelayananan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya kini tengah membangun komunikasi dengan para OTT yang ada di Indonesia dalam mendorong pembayaran pajak mereka. Selain itu, menurut dia, instansi juga masih menantikan omnibus law disahkan.

Hestu mengatakan bahwa di omnibus law disebutkan bahwa perusahaan OTT akan ditunjuk sebagai pemungut PPN atas penjualan jasa mereka kepada pelanggan di Indonesia.

"Nah, terkait PPh, masalah BUT tidak harus ada kehadiran fisik. Tanpa kehadiran fisik pun di omnibus law dibunyikan bahwa mereka harus menjadi BUT," ujar Hestu saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/2).

(Baca: Antisipasi Dampak Corona ke Investasi, Kadin: Insentif Pajak Tak Cukup)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji, kebijakan yang diambil tidak akan membunuh industri tersebut. Netflix belum berstatus BUT di Indonesia. Namun, perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha di Tanah Air.

Karena mendapat keuntungan dari pasar Indonesia, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan memungut pajak Netflix dan OTT lainnya secara maksimal. “Kami masih kejar,” kata dia saat memberikan sambutan di acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (5/2).

Untuk itu, pemerintah mengkaji kebijakan perpajakan OTT di negara lain. “Kami lihat ada potensi (memungut pajak perusahaan digital asing) tanpa membunuh sektor tersebut,” kata Sri Mulyani.

Reporter: Cindy Mutia Annur
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait