Ratusan Ribu URL Pasok Kabar Hoaks Sepanjang Demonstrasi RKUHP

Selama aksi demonstrasi pada 22-30 September 2019, informasi hoaks terbanyak ditemukan pada 25 September yang terdapat di lebih dari 270 ribu URL.
Image title
10 Oktober 2019, 15:59
menkominfo rudiantara
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut informasi hoaks terbanyak ditemukan pada 25 September yang terdapat di lebih dari 270 ribu URL.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengklaim telah menjaring ratusan ribu informasi hoaks yang beredar di media sosial baik itu twitter, instagram, facebook maupun youtube selama aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada 22 - 30 September. Dalam kurun waktu tersebut, informasi hoaks terbanyak ditemukan pada 25 September mencapai lebih dari 270 ribu URL.   

"Data hingga bulan September cukup banyak berita hoaks, ada yang sehari bisa mencapai 270 ribu lebih URL yang dipakai untuk menyebarkan hoaks. Itu yang tertinggi, tapi kan tidak ada pembatasan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara saat ditemui di kawasan Menteng, Kamis (10/10).

Rudy menjelaskan, kabar hoaks sebenarnya setiap hari ada di media sosial, mulai dari kesalahan informasi, provokasi, hingga yang bersifat hasutan atau adu domba. Ia pun memastikan, pemerintah terus memantau perkembangan tersebut. 

(Baca: Dengung Propaganda Politik di Media Sosial)

Advertisement

Upaya menangkal kabar hoaks, menurut dia, dilakukan pemerintah berdasarkan skala prioritas demi menjaga keamanan di Tanah Air. Apalagi, menurut dia, terdapat momentum pelantikan presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang. 

"Kita punya presiden yang akan dilantik, apa susahnya mendukung daripada bikin hoaks lebih baik kita bersatu," kata dia. 

Di sisi lain, Rudi menjelaskan sebenarnya tak ada undang-undang terkait larangan  menjadi buzzer. Meski begitu, ia mempermasalahkan konten yang dibuat oleh buzzer jika melanggar undang-undang.

(Baca: Moeldoko Nilai Aktivitas Para Buzzer Rugikan Jokowi)

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menjadi buzzer yang menguntungkan salah satu pihak dan berpotensi memecah belah masyarakat. Sebaiknya, buzzer digunakan untuk menangkal isu-isu miring terhadap Indonesia yang sumbernya dari luar negeri.

"Lebih baik kita buzzer tentang karhutla ke negara tetangga, buzzer kepada negara pasifik tentang masalah Papua. Keluarlah kita bareng-bareng," kata dia.

Reporter: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait