TikTok Hapus 49 Juta Video Terkait Kekerasan Hingga Pornografi

TikTok telah menghapus 49,25 juta video secara global pada semester kedua 2019 lantaran memuat konten kekerasan, ujaran kebencian, hingga pornografi.
Cindy Mutia Annur
10 Juli 2020, 10:49
tiktok, aplikasi video, video ujaran kebencian, video kekerasan, video pornografi, video musik
123RF.com/Opturadesign
Ilustrasi. TikTok mencatat 25,5% dari video yang telah mereka hapus pada Desember, termasuk dalam kategori ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual.

Aplikasi video pendek TikTok telah menghapus 49,25 juta video secara global pada semester kedua 2019. Kurang dari 1%  dari total video yang diunggah di platformnya itu  dianggap melanggar pedoman perusahaan karena memuat konten kekerasan, ujaran kebencian, hingga pornografi. 

"Sistem kami secara proaktif menangkap dan menghapus 98,2% dari total video tersebut sebelum pengguna melaporkannya. Dari total video yang dihapus, 89,4% di antaranya dihapus sebelum mereka menerima penayangan apa pun," demikian laporan yang dikutip dari situs web TikTok pada Kamis (9/7), seperti dikutip dari Reuters.

Laporan itu mengatakan, ada lima negara dengan volume terbesar dari video yang di hapus. Kelima negara tersebut, yakni India sebanyak 16.453.360, Amerika Serikat (AS) sebanyak 4.576.888, Pakistan sebanyak 3.728.162, Inggris sebanyak 2.022.728, dan Rusia sebanyak 1.258.853.

 (Baca: E-commerce Korea Selatan Beli Aset Hooq untuk Bersaing dengan Netlix)

Advertisement

Akhir tahun lalu, TikTok mulai meluncurkan infrastruktur moderasi konten baru yang memungkinkan perusahaan untuk lebih transparan dalam memberikan alasan mengapa video pengguna dihapus dari platform tersebut.

"Saat video melanggar pedoman komunitas kami, video itu dilabeli dengan kebijakan atau kebijakan yang dilanggar dan dihapus. Ini berarti video yang sama dapat muncul di beberapa kategori kebijakan," ujar TikTok.

Pada Desember 2019, ketika infrastruktur moderasi konten baru TikTok mulai berlaku, perusahaan memberikan rincian pelanggaran kategori kebijakan untuk video yang dihapus di bawah infrastruktur baru itu.

Selama Desember, menurut TikTok, 25,5% dari video yang telah mereka hapus termasuk dalam kategori ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual.

Untuk melindungi keselamatan anak, perusahaan mengatakan, telah menghapus 24,8% video yang mencakup konten yang menggambarkan perilaku berbahaya, berbahaya, atau ilegal oleh anak di bawah umur, seperti meminum alkohol atau penggunaan narkoba.

"Bagi konten yang lebih serius, kami ambil tindakan segera untuk menghapus, mengakhiri akun, dan melaporkan ke NCMEC (Pusat Nasional untuk Anak Hilang & Tereksploitasi) dan penegakan hukum yang sesuai," ujar TikTok.

(Baca: Pesaing TikTok di India Janji Tak Akan Terima Investasi dari Tiongkok)

TikTok juga menghapus 21,5% konten yang mengandung aktivitas ilegal dan barang yang diatur negara. Selain itu, perusahaan juga menghapus 15,6% video yang terkait bunuh diri, melukai diri sendiri, dan tindakan berbahaya.

"Dari sisa video yang dihapus, 8,6% di antaranya terkait konten kekerasan, 3% terkait pelecehan dan intimidasi, dan kurang dari 1% yakni konten yang terkait kebencian, integritas dan keaslian, serta individu dan organisasi yang berbahaya," ujar TikTok.

Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang memiliki pengguna terbesar di dunia. Jumlah unduhan video di Tiktok pada tahun lalu mencapai 738,5 juta.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memblokir aplikasi video pendek TikTok. Hal itu dipicu ketegangan hubungan AS dan Tiongkok. 

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan larangan bagi aplikasi media sosial Tiongkok. Aplikasi tersebut dianggap berbahaya. "Untuk menghormati orang-orang yang menggunakan aplikasi Tiongkok di ponsel mereka, AS bakal (mempertimbangkan) hal ini dengan tepat," ujar Pompeo. 

(Baca: TikTok Diblokir di India, Instagram Siap Rebut Pasar)

Selama beberapa tahun terakhir, anggota parlemen AS khawatir tentang penanganan data pengguna TikTok. Parlemen juga khawatir mengenai hubungan antara perusahaan induk TIktok, ByteDance yang berbasis di Beijing, dengan pemerintah Tiongkok. Anggota parlemen AS menuduh bahwa TikTok dapat 'ditekan' untuk menyerahkan data atau intelijen lainnya kepada Partai Komunis Tiongkok.

Pemerintah India pada pekan lalu melarang TikTok dan aplikasi lain seperti WeChat yang terhubung dengan Tiongkok. Kebijakan tersebut diambil atas tuduhan keterlibatan aplikasi Tiongkok dalam kegiatan yang merugikan kedaulatan dan integritas India.

TikTok menjadi satu dari 59 aplikasi yang dilarang oleh pemerintah India pasca konflik perbatasan antar kedua negara. Akibat larangan itu, TikTok kehilangan 200 juta pengguna dalam sehari dan diproyeksi rugi hingga US$ 6 miliar atau Rp 87 triliun.

Menurut Caixin Global, seorang sumber mengatakan bahwa jumlah kerugian dari pelarangan TikTok itu akan lebih besar dibanding gabungan kerugian untuk 58 aplikasi asal Tiongkok lain yang juga dilarang di India.

Padahal, perusahaan pengembang TikTok, ByteDance, telah menginvestasikan lebih dari US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun untuk memperluas basis pengguna di India. Berdasarkan data dari Sensor Tower, aplikasi TikTok telah diunduh sekitar 2 miliar kali secara global. India menyumbang 611 juta unduhan.

Reporter: Cindy Mutia Annur
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait