Senator AS Kenalkan RUU Untuk Pangkas Kekebalan Twitter dan Facebook

Fahmi Ahmad Burhan
29 Juli 2020, 11:42
Dua orang membuka laman Google dan aplikasi Facebook melalui gawainya di Jakarta, Jumat (12/4/2019). Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan Usaha Tetap (BUT) untuk mengejar pemasukan pajak dari perusahaan asing yang berbasis di lu
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Dua orang membuka laman Google dan aplikasi Facebook melalui gawainya di Jakarta, Jumat (12/4/2019). Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan Usaha Tetap (BUT) untuk mengejar pemasukan pajak dari perusahaan asing yang berbasis di luar negeri namun bertransaksi dan memperoleh penghasilan di Indonesia termasuk perusahaan-perusahaan besar \'Over The Top\' (OTT) atau daring seperti Google, Facebook, Youtube dan lain-lain.

Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Josh Hawley memperkenalkan Rancangan Undang-Undang yang berpotensi mengekang bisnis iklan danmenghapus kekebalan monetisasi konten perusahaan teknologi, seperti Facebook dan Twitter.

RUU berjudul 'Ketetapan bagi Perusahaan Iklan yang Menurunkan Layanan' ini bertujuannya menindak pengumpulan data invasif oleh raksasa teknologi. RUU itu juga merupakan upaya politisi AS untuk mengurangi kekebalan perusahaan teknologi  yang berlindung di balik pasal atau section 230 pada Undang-undang Keterbukaan Komunikasi.

Advertisement

Hawley mengatakan, berbagai kerugian dirasakan oleh konsumen dari bisnis iklan yang diskriminatif oleh raksasa teknologi. "Dari pelanggaran privasi, melukai anak-anak, hingga penindasan ucapan, akibatnya sangat nyata," katanya dikutip dari Reuters pada Selasa (28/7). Twitter hingga Facebook dianggap memonetisasi, mengedit, dan ikut terlibat menyunting konten pengguna.

Senator dari Partai Demokrat Brian Schatz dan Senator Partai Republik lainnya John Thune mengatakan akan mengadakan sidang untuk memeriksa peran section 230. RUU yang dikenalkan Hawley merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perintah eksekutif oleh Presiden AS Donald Trump pada Mei lalu. 

 Trump ingin mencari celah pengawasan atas tindakan moderasi konten raksasa teknologi itu. Dia mendukung aturan yang membatalkan atau melemahkan section 230 dalam upaya untuk mengatur platform media sosial.

Hawley merupakan sekutu Trump. Ia juga merupakan kritikus perusahaan-perusahaan media sosial yang dianggap terlalu berlebihan menindak setiap ucapan Trump di platform-nya. 

Selain Hawley, senator lainnya mendukung upaya Trump, yakni Rubio, Kelly Loeffler, dan Kevin Cramer. Mereka pun mendesak Komisi Komunikasi Federal  untuk meninjau kemungkinan revisi aturan perlindungan tanggung jawab atas layanan Twitter hingga Facebook.

"Inilah saatnya untuk mengkaji section 230 dan menafsirkan standar samar 'niat baik' dengan pedoman dan arahan khusus," kata mereka dikutip dari Reuters, Juni lalu (10/6).

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement