Harapan Besar Luhut, Airlangga, hingga Bos BI untuk GoTo

Kehadiran GoTo, entitas hasil merger Tokopedia dan GoJek memberikan harapan besar bagi para pemangku kebijakan.
Agatha Olivia Victoria
18 Mei 2021, 11:51
goto, gojek, tokopedia, luhut, airlangga, BI
Adi Maulana Ibrahim |Katadata
Decacorn Tanah Air Gojek dan unicorn Tanah Air Tokopedia resmi bergabung dan menghasilkan entitas bernama GoTo.

Decacorn Tanah Air Gojek dan unicorn Tanah Air Tokopedia resmi bergabung dan menghasilkan entitas bernama GoTo. Harapan besar pun datang dari berbagai pemangku kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap GoTo dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. "Selain itu, bisa memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat," ujar Airlangga dalam video ucapannya yang dilansir dari aplikasi GoJek dan Tokopedia, Selasa (18/5).

Harapan yang sama juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, kerja sama GoJek dan Tokopedia ini merupakan momen bersejarah untuk Indonesia. Dengan demikian, GoTo dapat mendorong Indonesia menjadi pemain utama di panggung ekonomi digital.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berharap gabungan  dua perusahaan kebanggaan Indonesia tersebut dapat terus konsisten melahirkan inovasi. "Sehingga bisa lebih lanjut mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan digital nasional," katanya.

GoTo mencatatkan lalu lintas transaksi lebih dari 1,8 miliar pada 2020, lebih dari 2 juta mitra driver, lebih dari 11 juta mitra usaha, dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa mencapai lebih dari US$ 22 miliar atau setara dengan Rp 314 triliun. Jika dibandingkan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, perputaran di kedua decacorn yang kini telah bergabung itu memberikan kontribusi mencapai 2%.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Ajib Hamdani menilai, layanan GoTo  akan memberikan beberapa keuntungan untuk ekonomi nasional. Pertama, digitalisasi ekonomi dan kemudahan bagi konsumen.

Ia juga meyakini Go To dapat memberikan harga terbaikuntuk konsumen dan seluruh masyarakat Indonesia atas kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan. Dengan demikian, layanan ini dapat membantu pemerintah menekan inflasi karena persaingan terjadi secara sempurna untuk seluruh pelaku ekonomi.

Kedua, potensi penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan dengan pengawasan tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo. "Produsen akan diketahui omsetnya," kata Ajib dalam keterangan resminya yang diterima Katadata.co.id, Selasa (18/5).

Di sisi lain, menurut dia, kemampuan belanja konsumen juga dapat semakin terbaca melalui layanan yang lebih terintegrasi tersebut. 

Ajib menekankan, digitalisasi dapat menjadi alat bagi negara mempermudah pengawasan. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan catatan yakni para pegawai pajak mengeluarkan regulasi bersifat mandatory untuk membuat koneksi basis data GoTo dengan sistem perpajakan Indonesia. Dengan begitu, kisaran rasio pajak sebesar 8% pada tahun 2020 akan terdongkrak pada tahun-tahun mendatang.

Kendati demikian, Ajib mengingatkan bahwa terdapat ancaman ekonomi nasional yang harus diwaspadai dalam proses bisnis ini, terutama  kesiapan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia yang sangat rentan dengan persaingan bebas dan terbuka.

Saat ini, UKM di Tanah Air menghadapi beberapa masalah mendasar, di antaranya rendahnya produktivitas dan tingginya harga pokok produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien. "Sepanjang UKM Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah ini, produk asing akan membanjiri Indonesia dan tren tersebut sudah mulai terjadi," ujar dia.

Hal lain yang menurut dia perlu menjadi perhatian adalah pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo. Ia mempertanyakan apakah pemegang saham mayoritas GoTo nantinya masih Warga Negara Indonesia. Hal tersebut, menurut dia, akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini. 

Di sisi lain, ia meminta pemerintah mengakselerasi pendirian digital platform yang dapat menjadi penyeimbang, yakni BUMN. Dengan demikian, pemerintah dapat memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait