ADB Akan Bantu Indonesia Kebut Transisi Energi dari PLTU ke Terbarukan

Agustiyanti
26 Agustus 2021, 15:15
energi, energi baru, adb, pltu
Katadata
Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono mengatakan proyek pendanaan untuk perubahan iklim tidak harus komersial, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) berencana menggelontorkan pembiayaan mencapai US$ 80 juta untuk mengatasi perubahan iklim di negara-negara anggotanya hingga 2030. Lembaga multilateral ini antara lain akan membantu Indonesia, Vietnam, dan Filipina mempercepat proses transisi energi yang saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke energi baru dan terbarukan. 

Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono mengatakan proyek pendanaan untuk perubahan iklim tidak harus komersial, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan. 

“Jadi, ADB akan membantu negara yang mempunyai kebutuhan untuk pembiayaan perubahaan iklim dengan sejumlah stakeholder dengan menerapkan pertimbangan, salah satunya adalah keberlanjutan,” kata Bambang dalam sesi Financial Sustainability di SAFE Forum 2021 yang diselenggarakan Katadata, Kamis (26/8/2021) di sesi Financing Sustainability. 

Salah satu yang akan dilakukan ADB adalah mendorong percepatan transisi energi baru dan terbarukan yang akan dilaksanakan pada tiga negara, yakni Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pihaknya akan membantu ketiga negara ini  mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik batu bara dan mulai beralih ke pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.

“Yang menjadi kendala jika memang ada pembangkit-pembangkit listrik batu bara yang baru bisa ditutup 30 tahun lagi, apa iya kita harus menunggu selama itu. Jadi, kami mengusulkan untuk menutup sebagian pada 15 tahun dan memberikan pendanaan untuk membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan,” Katanya. 

Bambang mengatakan, transformasi ini juga berhubungan dengan peraturan, pemerintah yang berwenang, serta bantuan dari luar negeri. Oleh karena itu, menurut dia, dibutuhkan komunikasi dengan banyak pihak, termasuk di dalam pemerintahan, mulai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

“Kami ingin melihat, orang akan menjadi pelaku dari transisi ini. Perubahan iklim adalah permasalahan global, regional, dan lokal.” kata Bambang.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...