Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp 81,58 T untuk Transisi Energi Bersih

Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 5,7 miliar atau setara Rp 81,58 triliun untuk membiayai transisi energi bersih. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan pembiayaan untuk menuju energi baru dan terbarukan tak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan membutuhkan partisipasi swasta. 

"Ini adalah kebutuhan dana yang sangat besar," ucap Sri Mulyani dalam diskusi The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia’s Sustainability Goals secara daring di Jakarta, Kamis (30/9).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendanai proyek hijau berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerbitan obligasi hijau global yang dikombinasikan dengan prinsip syariah.

"Indonesia merupakan salah satu dari negara emerging market yang berhasil menerbitkan obligasi hijau global ini," katanya.

Menurut Sri Mulyani, setidaknya terdapat dua cara untuk memastikan partisipasi sektor swasta dalam transisi energi. Pertama, melalui pemapanan pasar karbon. Namun, menurut dia, hal ini masih sangat baru di Indonesia dan sedang dalam tahap diskusi antara pemerintah dengan berbagai pihak, terutama terkait harga karbon.

"Langkah ini akan sangat dibutuhkan agar kami bisa memasuki rezim perdagangan karbon, jadi pasar harus dikenalkan," ucap Sri Mulyani.