LPS Punya Akses Likuiditas Baru untuk Selamatkan Bank Terdampak Corona

Kewenangan LPS untuk menerbitkan surat utang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Image title
1 April 2020, 14:09
LPS, surat utang, penjaminan, resolusi bank, penyelamatan bank
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyebut Perppu memberikan kewenangan bagi lembaganya untuk menerbitkan surat utang sendiri.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki wewenang menerbitkan surat utang  melalui mekanisme pasar guna mencari pendanaan. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

"LPS boleh mengeluarkan surat utang atas nama sendiri untuk kemudian dijual kepada investor.  Ini bagian dari upaya LPS untuk mencari dana," kata dia dalam video conference, Rabu (4/1).

Halim menjelaskan, LPS saat ini memiliki empat cara memperoleh pendanaan yang diatur dalam UU LPS  dan UU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan . Pertama, dana LPS diperoleh dari premi yang dibayarkan oleh bank sebesar 0,2% dari rata-rata simpanan. Premi tersebut dibayarkan setiap tahun.

(Baca: BI Jaga Rupiah Tak Capai Skenario Rp 17.500 per Dolar AS akibat Corona)

Advertisement

Kedua, dana LPS bisa diperoleh dari penjualan bank yang mengalami kegagalan. Ketiga, dana dapat berasal dari pemerintah bila modal LPS berada di bawah Rp 4 triliun.

"Kemudian terakhir, kami bisa mendapat dari pihak lain. Ini sudah diatur dalam UU LPS dan PPKSK. Tetapi kata pihak lain ini perlu diperjelas, yang dituangkan dalam Perppu," ujar dia.

Melalui Perppu tersebut, LPS dapat menerbitkan surat utang atas nama sendiri untuk dijual kepada investor. Selain itu, LPS bisa berutang ke pemerintah.. Sedangkan pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara yang dijual ke Bank Indonesia lalu dana akan diserahkan kepada LPS.

"Ini untuk memastikan likuiditas LPS cukup untuk melakukan tugas dalam bidang penjaminan atau resolusi bank," kata dia. 

(Baca: Sri Mulyani: Skenario Terburuk Dampak Corona, Ekonomi RI Minus 0,4%)

Berdasarkan Pasal 20 Perpu 1/2020, LPS dapat melakukan tindakan penjualan/repo SBN yang dimiliki kepada BI, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan pinjaman kepada pemerintah. Kewenangan itu diberikan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal.

Sejak dibentuk pada 2005 lalu, LPS telah melakukan menyelesaikan proses likuidasi satu bank umum dan 100 bank perkreditan rakyat.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait