Sri Mulyani Targetkan Omnibus Law Perpajakan Rampung Awal 2020

Kementerian Keuangan saat ini tengah menyelesaikan draf omnibus law perpajakan bersama dengan kementerian lainnya.
Agatha Olivia Victoria
26 November 2019, 15:33
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia memberikan paparan dalam acara Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia bersama Katadata mengadakan diskusi dan peluncuran buku Indonesia Menuju 5 Besar Dunia di The Ballroom Theater XXI, J
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan omnibus law perpajakan melibatkan lintas kementerian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan aturan omnibus law perpajakan rampung pada awal 2020. Saat ini draf aturan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah untuk kemudian dibawa ke DPR.

"Dalam pertemuan terakhir di antara pemerintah, kami mencoba menyelesaikan draf," kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan, omnibus law perpajakan melibatkan lintas kementerian. Harmonisasi antara kementerian pun telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir sehingga diharapkan draf aturan tersebut dapat segera diajukan ke DPR. 

(Baca: Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law)

Terdapat sejumlah bagian pengaturan dalam omnibus law perpajakan, antara lain mencakup penyederhanaan, zona ekonomi, serta penelitian dan pengembangan.  

"Sehingga ini benar-benar menandai keseluruhan seluruh sistem," ujarnya.

Selain omnibus law bidang perpajakan, pemerintah juga sedang membahas omnimbus law cipta lapangan kerja. "Untuk finalisasi omnibus law cipta lapangan kerja diharapkan selesai pada akhir tahun ini, tetapi ini di bawah tanggung jawab Kemenko Perekonomian," tutupnya.

 (Baca: Ekonom Sebut Dunia Usaha Harus Waspadai Ketidakjelasan Aturan di 2020)

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah telah merampungkan naskah akademik omnibus law. Naskah tersebut bakal dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas awal tahun depan. 

Yasonna mengatakan, rancangan omnibus law juga akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020. Lewat omnibus law, pemerintah bakal merevisi 74 Undang-undang (UU) melalui satu regulasi.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait