Sri Mulyani: Defisit Transaksi Berjalan Bukan Dosa

Sri Mulyani menyebut, banyak negara tumbuh dengan defisit transaksi berjalan tetapi mampu membiayai secara berkelanjutan.
Agatha Olivia Victoria
26 November 2019, 14:52
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia memberikan paparan dalam acara Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia bersama Katadata mengadakan diskusi dan peluncuran buku Indonesia Menuju 5 Besar Dunia di The Ballroom Theater XXI, J
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit transaksi berjalan menjadi salah satu tantangan perekonomian Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, defisit transaksi berjalan  masih menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Current account deficit  atau CAD yang terlalu besar dapat menghambat perekonomian domestik. 

"Tapi CAD bukan dosa. Banyak negara di dunia yang tumbuh dengan CAD, tetapi mereka dapat membiayainya secara berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam diskusi FT AIIB Summit 2019 di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan, salah satu penyebab besarnya defisit transaksi berjalan yakni defisit minyak dan gas. Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan migas dalam sembilan bulan pertama tahun ini mencapai US$ 6,44 miliar. Meski masih besar, jumlah tersebut turun dibanding periode yang sama tahun lalu US$ 9,45 miliar.

"Indonesia memiliki banyak campuran energi. Ini harus terus dikembangkan," jelas dia.

Advertisement

Selain energi, sektor jasa dan keuangan memberikan sumbangan besar terhadap defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani,  dibutuhkan perbaikan pada struktur sektor perekonomian tersebut. 

(Baca: Menko Airlangga: Defisit Transaksi Berjalan Berpotensi Melebar di 2020)

Neraca transaksi berjalan merupakan cerminan kegiatan perekonomian lintas negara. Neraca ini mencakup perdagangan barang dan jasa, serta pendapatan primer. Selama ini, defisit transaksi berjalan di Indonesia dibiayai oleh surplus transaksi modal dan finansial.

Namun jika perekonomian global bergejolak dan mengganggu aliran modal asing masuk, maka transaksi modal dan finansial tak mampu menutup defisit transaksi berjalan. Akibatnya, neraca pembayaran mengalami defisit dan  menyebabkan nilai tukar rupiah melemah.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji akan menekan defisit neraca transaksi berjalan. Ia yakin permasalahan tersebut bakal tuntas dalam 3-4 tahun ke depan. 

Jokowi menyebut, sudah memerintahkan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk melihat secara detail persoalan ekspor dan impor, serta mendiagnosa masalah yang ada secara jelas.

(Baca: Jokowi Yakin Penyakit Defisit Transaksi Berjalan Tuntas dalam 4 Tahun)

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menekan impor.  Pemerintah juga akan meningkatkan produksi migas dalam negeri dengan membangun pabrik pemurnian minyak atau refinery.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya mencatat, defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2019 mencapai US$ 7,7 miliar atau 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membaik dibanding kuartal sebelumnya US$ 8,5 miliar atau 3,22% terhadap PDB. Meski demikian, neraca pembayaran masih tercatat defisit sebesar US$ 46 juta.

Sepanjang tahun lalu, neraca transaksi berjalan mengalami defisit US$ 31,1 miliar atau sekitar 2,98% dari PDB. Defisit tersebut merupakan yang terdalam sejak 2015, seperti terlihat pada databoks di bawah ini.

 

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait