Kemenkeu Tak akan Cari Utang Akhir Tahun Ini untuk APBN 2020

Pemerintah memastikan tak akan menarik utang di akhir tahun ini untuk mendanai belanja awal tahun depan (prefunding).
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
30 Oktober 2019, 06:30
utang pemerintah
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. Pemerintah memastikan tak akan menarik utang di akhir tahun ini untuk mendanai belanja awal tahun depan (prefunding).

Pemerintah memastikan tak akan melakukan penarikan utang di akhir tahun ini untuk mendanai anggaran awal tahun depan atau prefunding, Rencananya, belanja pemerintah di awal tahun depan akan dibiayai menggunakan saldo anggaran lebih (SAL). 

"Kita masih punya SAL yang mencukupi dan dapat dipakai di awal tahun depan," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Jakarta, Selasa (29/10).

SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dan sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL dapat berfungsi sebagai cadangan fiskal.

(Baca: Kemenkeu: Defisit Anggaran Tahun Ini Diperkirakan Melebar Hingga 2,2%)

Dalam APBN 2020, pemerintah menganggarkan pembiayaan dari SAL sebesar Rp 25 triliun, naik dibandingkan tahun ini Rp 15 triliun. 

Askolani menambahkan, pemerintah juga belum memiliki rencana untuk melakukan penarikan utang lebih besar di awal tahun atau front loading. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah kerap melakukan strategi front loading dalam penarikan utang dengan melihat situasi pasar.

"Kalau penerimaan awal tahun belum mencukupi, cashflow kita masih cukup. Kalau untuk front loading kemungkinan tidak," jelas dia. 

(Baca: Kemenkeu: Defisit Anggaran Tahun Ini Diperkirakan Melebar Hingga 2,2%)

Sebelumnya, Kemenkeu juga berencana menggunakan SAL untuk menambal defisit anggaran yang kemungkinan melebar pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan defisit bisa melebar hingga 2,2% dari target dalam APBN 2019 sebesar 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) .

 "Pokoknya, (defisit anggaran) di kisaran 2-2,2% terhadap PDB sampai akhir tahun," ujar Luky dalam Konferensi Pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/10).

Luky menjelaskan melebarnya defisit anggaran diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang semakin tidak pasti yang berdampak pada penerimaan negara. Selain menggunakan SAL, pemerintah juga akan mencari pendanaan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dual-currency yakni  dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan euro.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait