Kemenkeu Masih Diskusikan Tambahan Kuota Rumah Subsidi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mendiskusikan rencana penambahan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 8,6 triliun. Tambahan anggaran diperuntukkan guna menambah kuota rumah bersubsidi dari sebelumnya 68,9 ribu unit menjadi 80 ribu unit.
"Kuota rumah tambahan menjadi Rp 8,6 triliun ini masih didiskusikan pemerintah. Nanti izinnya seperti apa, bentuk (asal alokasi tambahan anggaran akan diputuskan setelah diskusi ini," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolaniu di Jakarta, Kamis (26/9).
Ia menegaskan pemerintah akan terus mendukung peningkatan pembangunan rumah bersubsidi. Hal ini dilakukan agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan fasilitas eprumahan yang layak dari pemerintah.
(Baca: Perumnas Bangun 2.800 Rumah Subsidi pada Semester I 2019)
Pemberian tambahan kuota FLPP didasarkan atas permintaan dari asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pekan lalu. Awalnya, REI meminta tambahan kuota FLPP lantaran masih ada kebutuhan untuk membangun 130 ribu rumah murah bersubsidi di Indonesia.
