Mayoritas Politisi, Ini Profil Anggota BPK 2019-2024 Pilihan DPR

Sidang Paripurna DPR mengesahkan penetapan lima anggota BPK untuk periode 2019-2024. Empat di antaranya pernah duduk di kursi DPR.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
26 September 2019, 12:56
BPK
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi BPK. Sidang paripurna DPR RI menetapkan lima anggota BPK periode 2019-2024.

Sidang Paripurna DPR mengesahkan penetapan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2019-2024 pada hari ini, Kamis (26/9). Empat nama yang ditetapkan berasal dari kalangan politisinya, hanya satu orang yang merupakan pejabat karier di lembaga auditor tersebut. 

Kelima anggota tersebut, yakni Pius Lustrilanang, Daniel Lumbantobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, dan Harry Azhar Azis. Penetapan anggota baru dilakukan lantaran anggota BPK saat ini habis masa jabatan pada 16 Oktober 2019. 

Kelima nama tersebut kemudian akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sebelum kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung. Mereka sebelumnya dipilih melalui proses pemungutan suara (voting) di Komisi XI DPR RI setelah mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan pada 32 calon. 

Berdasarkan hasil voting, Pius mengantongi suara terbanyak yakni 43 suara. Kemudian, disusul oleh Daniel dan Hendra 41 suara, Achsanul 31 suara, serta Harry dengan 29 suara. 

(Baca: Rizal Djalil, Anggota BPK di Pusaran Kasus Suap Proyek Air Minum)

Pius Lustrilanang merupakan politisi Gerindra kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1968. Ia juga merupakan Ketua DPP Partai Gerindra.  Nama Pius sempat populer pada tahun 1998 ketika ia melapor ke Komnas HAM tentang penculikan dan penyekapan yang dialaminya selama 2 bulan.

Sejak 2009, ia menjabat sebagai anggota DPR dan saat ini masih bertugas di komisi IX. 

Kemudian Daniel Tobing adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Dapil Jawa Barat VII periode 2014-2019. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1967.

Daniel menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Daniel juga merupakan anggota DPR Fraksi PDIP yang bertugas di komisi IV pada bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Kemudian Achsanul Qosasi merupakan petahana yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR.  Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota III BPK RI.

(Baca: Achsanul Qosasi, Calon Anggota BPK yang Sukses Besarkan Madura United )

Pria kelahiran Sumenep 1966 ini berasal dari Partai Demokrat. Di awal kariernya, Achsanul rupanya merupakan seorang ekonom. Ia mengawali karier dengan menduduki posisi penting di sejumlah bank. 

Sebelum menjadi anggota BPK, Achsanul menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan. 

Sama seperti Achsanul, Harry Azhar Azis juga merupakan petahana yang  pernah menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode. Ia saat ini menjabat sebagai anggota VI BPK, setelah sebelumnya dilengserkan secara aklamasi dari posisi ketua BPK pada 2017 karena dianggap melanggar kode etik.

 Salah satunya pelanggaran kode etik yang disoroti terkait dengan kasus Panama Papers. Dokumen ini menyebutkan perusahaan milik Harry, Sheng Yue International, tercatat mendirikan perusahaan offshore di negara suaka pajak pada 2010.

(Baca: Harry Azhar Azis, Calon Anggota BPK yang Dibayangi Panama Papers

Ia merupakan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang, memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup mumpuni. Harry mengantongi gelar Doctor of Philosophy (PhD) bidang ekonomi setelah menempuh pendidikan di Oklahoma State University, Amerika Serikat pada tahun 1994-2000. 

Harry juga pernah menjadi dosen di sejumlah universitas, salah satunya Universitas Indonesia. Saat menjabat sebagai anggota DPR, ia dipercaya sebagai wakil ketua Komisi XI DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Sementara itu, Hendra Susanto merupakan salah satu pegawai BPK. Ia menjabat sebagai Kepala Auditoriat I.B. BPK. Jambi II. 

Hendra sudah pernah mengikuti seleksi anggota BPK pada tahun 2017 lalu. Dalam seleksi tersebut, ia sempat masuk daftar 13 nama yang direkomendasikan DPD kepada DPR RI. Namun, berakhir dalam tahap Fit and Proper test di Komisi XI DPR.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait