Belum Dianggarkan di APBN 2020, Bagaimana Nasib Kementerian Baru?

Kementerian Keuangan belum mempersiapkan anggaran khusus untuk kementerian baru yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo pada kabinet 2019-2024 mendatang.
Agatha Olivia Victoria
25 September 2019, 12:05
uang, rupiah, kementerian keuangan
KATADATA
Ilustrasi rupiah. Kementerian Keuangan belum mempersiapkan anggaran khusus untuk kementerian baru yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo pada kabinet 2019-2024 mendatang.

Kementerian Keuangan belum mengalokasikan anggaran bagi kementerian baru yang rencananya akan dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kabinet 2019-2024 mendatang. Jokowi antara lain, berencana membentuk Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor.

 "Tidak kami anggarkan karena APBN tahun depan masih disediakan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah pasti," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani saat ditemui di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/9).

Meski begitu, menurut dia, pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif jika nantinya akan dibentuk kementerian baru. Jika kementerian baru merupakan gabungan kementerian yang sudah ada, maka menurut dia, anggaran akan tetap memakai anggaran kementerian yang sudah ada sebelumnya dengan penyesuaian lebih lanjut.

(Baca: APBN 2020 Disahkan, Defisit Anggaran Dipatok Rp 307,2 Triliun)

Sementara itu, jika kementerian tersebut dibentuk dari nol, anggaran yang akan diberikan yakni melalui penyangga fiskal (fiscal buffer ) sebagai cadangan dalam APBN 2020.

"Bisa menggunakan fiscal buffer yang tahun depan kami cadangkan Rp 10 triliun, ini sedikit lebih tinggi," ucap dia.

Selain untuk mengantisipasi adanya kementerian atau kebijakan baru, Askolani menjelaskan bahwa fiscal buffer ini juga dicadangkan untuk mengantisipasi perubahan asumsi hingga musibah yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Pada tahun lalu, pemerintah hanya mengalokasikan cadangan fiskal sebesar Rp 8 triliun.

(Baca: Pos Baru Kabinet Jokowi, Kementerian Ekspor Digabung Luar Negeri )

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi berencana mengubah Kementerian Luar Negeri menjadi Kementerian Luar Negeri dan Ekspor. Mantan Wali Kota Solo ini juga berencana memerger Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Ekonomi Digital.

Selain itu, Jokowi juga tengah mempertimbangkan membuat pos baru Kementerian BUMN apabila proses semua BUMN bergabung ke dalam superholding.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait