Sri Mulyani: Iuran Tak Naik, BPJS Kesehatan Defisit Rp 32,8 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi mengalami defisit hingga mencapai Rp 32,8 triliun pada tahun ini jika tak dilakukan kenaikan pada iuran peserta.
"Mereka (BPJS Kesehatan) kirim surat lagi, jika iuran tetap sama, peserta seperti yang ditargetkan, dan proyeksi rawat inap dan rawat jalan terbaru, defisit hingga akhir tahun dapat mencapai Rp 32,8 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Selasa (27/8).
Sebelumnya, BPJS Kesehatan memperkirakan defisit keuangan pada lembaga tersebut berpotensi menembus Rp 28,5 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pengalihan tahun lalu Rp 9,1 triliun dan Rp 19 triliun.
(Baca: Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Hingga Dua Kali Lipat)
Menurut Sri Mulyani, iuran BPJS Kesehatan tak mengalami penyesuaian sejak 2016. Hal tersebut menjadi penyebab defisit pada BPJS Kesehatan kian membengkak.
Oleh karena itu, ia menyebut kenaikan iuran menjadi salah satu jalan keluar bagi penyelesaian defisit BPJS Kesehatan. Adapun saat ini, Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi kenaikan iuran berdasarkan usulan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Berdasarkan usulan DJSN, iuran peserta mandiri untuk kelas 1 diusulkan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 120 ribu, kelas 2 naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp75 ribu, dan kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Sedangkan iuran PBI BPJS Kesehatan diusulkan naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu.
