Sri Mulyani Tambah Anggaran Pilkada Rp 1 T Untuk Proteksi Covid-19
Penyelenggaran pemilihan kepala daerah akan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrwati pun telah menganggarkan tambahan dana pilkada sebesar Rp 1 triliun dari APBN agar penyelenggaraan Pilkada dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
"Kami putuskan untuk memberi Rp 1 triliun sambil terus mereview kelengkapan dokumen. Ini untuk memberikan kepastian penyelenggaraan tahapan pilkada yang sudah mulai 15 Juni ini," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (11/6).
Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya juga akan melihat kembali kebutuhan dana yang diperlukan dari APBN untuk tahapan pilkada selanjutnya. Meski demikian, ia berharap kebutuhan dana Pilkada dapat dipenuhi seluruhnya dari APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(Baca: Cekak Anggaran yang Membelit Tahap Lanjutan Pilkada 2020)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut total kebutuhan anggaran pilkada dari APBN sebesar Rp 1,41 triliun untuk 204 daerah. Namun, masih ada 66 daerah lainnya yang masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran tambahan.
"Sisa 66 daerah lainnya masih komunikasi namun kami upayakan selesai satu atau dua hari ini," ujar Tito dalam rapat yang sama.
