Kemenkop Setop Sementara Pemberian Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Kementerian Koperasi dan UKM menyetop sementara pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam selama tiga bulan.
Image title
19 Juni 2020, 06:56
kementerian koperasi dan ukm, koperasi, koperasi gagal bayar, koperasi simpan pinjam
Donang Wahyu|KATADATA
Ilustrasi. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, banyak koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku.

Kementerian Koperasi dan UKM menghentikan sementara pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam. Moratorium izin tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2020.

"Kebijakan penghentian sementara pemberian izin usaha simpan pinjam kepada koperasi berlaku selama 3  bulan sejak tanggal surat edaran ditandatangani yakni 29 Mei 2020,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Kamis (18/6).

 (Baca: Nasabah Korban Gagal Bayar Tolak Proposal Damai dari KSP Indosurya)

Ia menjelaskan, saat ini terdapat banyak koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan kerugian tak hanya pada masyarakat yang menjadi anggota koperasi, tetapi juga bukan anggota. 

Advertisement

“Moratorium sangat perlu dilakukan peninjauan untuk sementara waktu terkait perizinan usaha simpan pinjam koperasi,” jelas  dia. 

Deputi Pengawasan Kemenkop dan UMKM Akhmad Zabadi menjelaskan, moratorium ini akan digunakan pihaknya untuk melakukan pembenahan dalam sistem pengawasan yang terintegrasi dengan pihak terkait.  Dengan demikian, pengawasan yang lebih baik diharapkan bisa untuk menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam  koperasi.

(Baca: Kemenkop dan UKM Sebut Dua Orang Pegawainya Positif Corona)

Pandemi COVID-19, menurut dia, membuat banyak koperasi simpan pinjam mengalami masalah likuiditas atau modal akibat penurunan pembayaran angsuran pinjaman dan  penarikan tabungan anggota.

 “Sehingga menimbulkan keresahan dan menyebabkan citra koperasi menjadi kurang baik di mata masyarakat,” katanya

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Adapun saat ini, koperasi tak hanya berada di bawah pengawasan Kemenkop dan UKM, tetapi juga pemerintah daerah. 

Reporter: Muchammad Egi Fadliansyah
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait