Jokowi Teken Pepres Revisi Kedua APBN 2020, Defisit Anggaran Rp1.039 T

Presiden Joko Widodo meneken revisi Pepres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan APBN 2020. Defisit Anggaran ditetapkan membengkak menjadi Rp 1.039 triliun
Agustiyanti
26 Juni 2020, 13:14
jokowi, apbn, defisit anggaran, apbn 2020,perpres nomor 72 tahun 2020
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/aww.
Presiden Joko Widodo telah meneken Pepres Nomor 72 Tahun 2020 yang mengatur revisi kedua APBN 2020.

Presiden Joko Widodo meneken aturan yang mengatur revisi kedua anggaran pendapatan dan belanja negara 2020, Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tersebut, defisit APBN ditetapkan sebesar Rp 1.039 triliun.

Perpres yang diteken Jokowi pada 24 Juni dan diundangkan sehari setelahnya ini merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang diterbitkan pemerintah awal April lalu.

Dalam perpres teranyar ini, pendapatan negara direvisi turun Rp 60,93 triliun dari Rp 1.760,88 triliun menjadi Rp 1.699,95 triliun. Penurunan target pendapatan negara terutama didorong oleh target penerimaan perpajakan yang turun dari Rp 1.462,63 trilun menjadi Rp 1.404,51 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak juga turun dari Rp 297,75 triliun menjadi Rp 294,14 triliun, sedangkan penerimaan hibah naik dari Rp 498,74 miliar menjadi Rp 1 triliun.

Advertisement

(Baca: BI Bersedia Berbagi Beban dengan Pemerintah untuk Pulihkan Ekonomi)

Di sisi lain, belanja negara justru naik  Rp 125,34 triliun dari Rp 2.613,82 triliun menjadi Rp 2.739,16 triliun. Anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 1.851,1 triliun, termasuk tambahan belanja penanganan Pandemi Corona sebesar Rp 255,11 triliun.

Adapun anggaran transfer ke daerah ditetapkan Rp 763,92 triliun, termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 5 triliun.

Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020, anggaran belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp 1.851,1 trilun termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 255,1 trilun. Sementara anggaran transfer daerah sebesar Rp 762 triliun.

(Baca: Sri Mulyani Suntik Lagi Rp 26 T untuk Pemulihan 7 BUMN, Ini Rinciannya)

Dengan revisi pendapatan dan belanja tersebut, defisit anggaran atau pembiayaan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.039 triliun atau 6,37% terhadap PDB. Pembiayaan tersebut, terdiri dari pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lainnya.

Pada Parpres 54 tahun 2020, pemerintah menetapkan defisit anggaran atau pembiayaan sebesar Rp 852,93 triliun atau 5,02% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan defisit APBN 2020 kembali membengkak menjadi 1.039,2 triliun atau 6,34 % dari produk domestik bruto. Belanja negara diprediksi meningkat Rp 124,5 triliun dari alokasi dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2o20 menjadi Rp 2.738 triliun.

"Kenaikan mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas melalui konferensi pers, Rabu (3/6).

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran akan berangsur turun dan kembali di bawah 3% terhadap PDB pada 2023, seperti yang terlihat dalam databoks di bawah ini. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait