Hasil Riset: "Cetak Uang" Belum Pengaruhi Inflasi & Mata Uang di Asia
Riset yang dilakukan salah satu bank global, UBS menyebut kekhawatiran investor terhadap dampak monetisasi utang yang dilakukan bank-bank sentral di Asia terlalu berlebihan. Dampak yang dimaksud terhadap inflasi dan nilai tukar mata uang negara-negara yang menjalankan kebijakan pelonggaran likuiditas atau istilah awamnya adalah cetak uang tersebut.
Tim riset UBS mengungkapkan, meski tidak mengabaikan risiko dari penyediaan likuiditas, kekhawatiran investor dinilai terlalu berlebihan. "Kekhawatiran inflasi dan kelemahan mata uang akibat kebijakan dukungan bank sentral di Asia untuk pembiayaan defisit pemerintah, sudah berlebihan untuk saat ini," seperti dikutip dari riset.
UBS yakin bahwa masih terlalu dini bagi investor untuk mengkhawatirkan dampak ekspansi likuiditas pada inflasi atau melemahnya mata uang. Pasalnya, ekspansi likuiditas domestik secara keseluruhan, belum terlalu cepat di seluruh kawasan Asia.
Selain itu, nilai tukar juga dinilai tidak akan melemah dengan ekspansi likuiditas besar-besaran di Asia. Pasalnya, bank sentral di seluruh dunia, termasuk The Federal Reserve melakukan langkah serupa.
Pertumbuhan kredit swasta juga masih tertekan dan cadangan valuta asing yang meningkat, menunjukkan pembelian bank atas surat utang pemerintah, membantu memenuhi permintaan likuiditas lokal daripada memfasilitasi arus modal keluar
Permintaan akan penempatan aset likuid, selalu meningkat sejalan dengan ketidakpastian ekonomi. Hal itu terlihat dari naiknya pertumbuhan deposito di industri perbankan.
"Tujuh dari sepuluh negara Asia mencatat pertumbuhan jumlah uang beredar dan deposito pada akhir kuartal kedua, di atas rata-rata satu dekade terakhir," seperti dikutip dari riset UBS.
Peningkatan simpanan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan likuiditas, membutuhkan perubahan yang akomodatif dalam neraca sistem perbankan. Risiko kualitas aset di negara Asia Selatan, dinilai membatasi ekspansi melalui kredit ke sektor swasta.
Namun hasilnya, simpanan tersebut berpotensi menyumbang lebih 2% dari percepatan pertumbuhan kredit domestik di Malaysia dan Thailand. Kontribusi mungkin lebih dari 4% di negara di Filipina, Indonesia dan India.
Meski begitu, ada kekhawatiran atas meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara seperti Hong Kong, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Hal ini berisiko membuat pemerintah kembali memberlakukan pembatasan sosial.
"Itu juga bisa menunjukkan defisit fiskal yang lebih luas dan lebih banyak tekanan bagi bank sentral untuk memberikan dukungan likuiditas," seperti dikutip dari riset UBS.
Namun, pengalaman masa lalu juga menunjukkan pembatasan sosial berarti permintaan domestik yang lebih lemah dan surplus perdagangan yang lebih besar. Itu menurunkan risiko inflasi dan mata uang yang terkait dengan ekspansi likuiditas bank sentral dan pelonggaran kebijakan moneter.
Di Indonesia, pemerintah telah memberikan penempatan dana senilai Rp 30 triliun kepada bank-bank milik pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Dari penempatan dana tersebut, bank diharapkan mampu menyalurkan kredit tiga kali lipat, yaitu Rp 90 triliun.
Selain itu, pemerintah juga telah menempatkan dana di beberapa bank pembangunan daerah. Nilai dari penempatan dana di BPD mencapai Rp 11,5 triliun. Pemerintah berharap, bahwa BPD mampu menyalurkan kredit dua kali lipat dari penempatan dana tersebut.
