Sri Mulyani Ungkap Data Penerima Bansos Belum Diperbarui Sejak 2015

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah penerima bansos terus bertambah akibat belum ada pembaruan data sejak 2015.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
11 Agustus 2020, 14:38
bansos, data bansos, bansos salah sasaran, penyaluran bansos
Katadata
Menteri keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan di acara Webinar Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia yang diselenggarakan Katadata.co.id, Selasa (11/8).

Penyaluran bantuan sosial Covid-19 hingga kini masih terkendala oleh penyaluran data. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, data penerima bantuan sosial belum diperbarui sejak 2015.

Berdasarkan peraturan undang-undang terbaru, pembaharuan data penerima bantuan tergantung pada pemerintah daerah. "Nah pemda tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi Covid-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru," kata Sri Mulyani dalam dalam Webinar Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia yang diselenggarakan Katadata.co.id, Selasa (11/8).

Hal ini tercermin dari perubahan data penerima bansos Covid-19 terus menerus. Penerima bansos awalnya berjumlah 10 juta orang, lalu menjadi 20 juta orang dan kini bertambah menjadi 29 juta orang.

Namun karena bansos Covid-19 merupakan hal yang mendesak, Sri Mulyani menilai pemerintah tak bisa menunggu penyempurnaan data penerima bantuan untuk menyalurkan bansos. "Makanya dilakukan pembayaran dulu sambil ke bawah kami tambahkan lagi program sosial untuk bisa menyapu yang belum mendapatkan," ujarnya.

Adapun pemerintah akan meluncurkan bansos produktif kepada 12 juta UMKM. Nantinya tiap pelaku usaha akan menerima masing-masing Rp 2,4 juta untuk modal usaha.

Terkait rencana itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa pihaknya juga sedang dalam proses mengumpulkan data untuk diverifikasi. Selain itu, akan digunakan pula data perbankan yang biasanya lebih akurat.

"Mungkin untuk seperti yang punya akun kurang dari Rp 1-2 juta ada 9 juta orang misalnya di BRI," kata dia.

Dari situ, pemerintah akan menargetkan pelaku usaha yang berhak menerima bantuan. Namun, penargetan akan dilakukan secepat mungkin seiring pembersihan data.

Alasannya, program tersebut nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. " Karena memang ini semua harus dipertanggungjawabkan. Memang ada trade off antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku data belum komplit, menjadi sesuatu yang sangat menantang untuk kita semua," ujarnya.

Adapun anggaran bansos Covid-19 yang masuk ke dalam pos perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 86,5 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun. Realisasi itu terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, kartu sembako Rp 25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 16,5 triliun, kartu prakerja Rp 2,4 triliun, diskon listrik Rp 3,1 triliun, dan BLT dana desa Rp 8,8 triliun.

Kepala UKM Center FEB UI Zakie Machmud menyarankan ke depannya bantuan pemerintah bisa didorong per sektor sehingga lebih spesifik. "Tapi memang sekali lagi tantangannya adalah data," kata Zakie dalam kesempatan yang sama.

Menurut ia, data masyarakat di Indonesia masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Maka dari itu, kecepatan dan ketepatan pemberian bantuan menjadi sebuah tantangan tersendiri.

"Kita bisa tepat tapi tidak bisa cepat. Kita mau cepat tapi suka tidak tepat, masalahnya akuntabilitas," ujarnya.

Dengan demikian Zakie menilai memadukan kecepatan dan ketepatan pemberian bantuan di tengah pandemi menjadi persoalan yang rumit. Namun, ia yakin hal tersebut bisa dilakukan jika pemerintah bisa mendesain program dengan tepat.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait