Pemerintah & Swasta Agresif, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 5.843 T
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri ndonesia meningkat pada akhir kuartal II 2020 menjadi US$ 408,6 miliar atau sekitar Rp 5.843 triliun, menggunakan asumsi kurs JISDOR akhir Juni Rp 14.302 per dolar AS. ULN ini tumbuh 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada kuartal sebelumnya sebesar 0,6% secara tahunan.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko mengatakan penyebab pertumbuhan ULN yang lebih tinggi yaitu transaksi penarikan neto ULN, baik oleh pemerintah maupun swasta. "Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah," tulis Onny dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (14/8).
Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II 2020 terdiri dari ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 199,3 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 209,3 miliar.
ULN pemerintah mencatat peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II 2020 tercatat sebesar US$ 196,5 miliar, tumbuh 2,1% secara tahunanqq, setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 3,6%.
Peningkatan ULN pemerintah terjadi seiring penerbitan sukuk global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri green sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim. Selain itu, arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara yang masih cukup tinggi menjadi penyebab.
Hal tersebut mengindikasikan persepsi yang positif terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19, menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi.
Namun, BI memastikan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel mendukung belanja prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,5% dari total ULN Pemerintah, sektor konstruksi sebesar 16,4%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,4%, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,7%.
