Pinjaman Pemerintah Kerek Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.000 Triliun
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri pada akhir Juli mencapai US$409,7 miliar atau setara Rp 6.003 triliun mengacu kurs JISDOR pada akhir periode yang sama Rp 14.603 per dolar AS. Utang tersebut naik 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melambat dibandingkan bulan sebelumnya.
"Posisi ULN terdiri dari ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 201,8 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 207,9 miliar," tulis Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resminya, Selasa (15/9).
Utang pemerintah pada akhir Juli tumbuh 2,3%, naik dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 2,1%. Kenaikan utang ini didorong oleh penerbitan Samurai Bonds senilai 1oo miliar yen untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Onny menjelaskan ULN pemerintah saat ini dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Belanja yang dimaksud yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi mencapai 23,6%, sektor konstruksi 16,5%, sektor jasa pendidikan 16,4%, sektor jasa keuangan dan asuransi 11,9%, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,8%.
Namun, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual sebelumnya menilai anggaran pemerintah saat ini over financing alias kelebihan pembiayaan akibat belanja negara yang lambat. Padahal, pemerintah gencar menerbitkan utang untuk mengantisipasi kebutuhan belanja terutama di saat penerimaan negara tengah sulit seperti saat ini.
David menjelaskan kebijakan pemerintah menarik utang lebih besar di awal tahun untuk mengantisipasi belanja memang sudah dilakukan sejak lama untuk mengantisipasi ketidakpastian di pasar keuangan. Namun, penyerapan belanja negara yang lambat juga bukan persoalan baru.
Pemerintah perlu lebih baik dalam mengelola belanja negara. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem teknologi dalam penganggaran. Adapun untuk saat ini, ia memperkirakan pemerintah akan kembali memaksimalkan belanja negara di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.
Guna mengefisiensikan pembiayaan utang, Kementerian Keuangan berencana mendesain ulang program pengelolaan anggaran. Desain ini rencanaya akan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. "Ini supaya jangan kita masih punya cash banyak tapi kita tetap issue utang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (7/9).
