DPR Kritik Rencana Investasi Pemerintah ke BUMN Minim Untung

Agatha Olivia Victoria
15 September 2020, 18:39
DPR, alokasi anggaran pemerintah, pembiayaan investasi pemerintah
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. Total pembiayaan investasi pada RAPBN 2021 ditetapkan Rp 169,05 triliun, turun 34,24% dari kebutuhan 2020 yang sebesar Rp 257,1 triliun.

Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan investasi kepada BUMN melalui PMN maupun investasi pemerintah. Beberapa BUMN yang mendapat alokasi anggaran tersebut dianggap tak menguntungkan untuk mengantongi investasi dari pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono mengatakan alokasi pemerintah kepada beberapa BUMN tak tepat lantaran tak memiliki kinerja yang menguntungkan. Ia mencontohkan, salah satu BUMN penerima PMN yakni PT Kawasan Industri Wijayakusuma  hanya menghasilkan untung Rp 30 juta per tahun.

Advertisement

Rudi juga mengkritik rencana alokasi investasi pemerintah kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Maskapai BUMN ini merupakan perusahaan publik yang memiliki banyak pemegang saham sehingga seharusnya mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. "Sehingga tidak hanya mengandalkan negara," ujar Rudi dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani. 

Ia pun tak sepakat dengan rencana pemerintah menyuntikkan PMN ke PT Pelindo III untuk membantu proyek pengerukan laut. Tak ada urgensi suntikan dana kepada BUMN tersebut terlebih di tengah kebutuhan anggaran yang besar penanganan pandemi Covid-19 terutama untuk aspek kesehatan. 

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy turut mengkritisi rencana PMN dan investasi pemerintah. Selama ini, menurut dia, manajemen bisnis BUMN yang mengantongi suntikan modal dari pemerintah tak memadai.

"Banyak perusahaan pelat merah yang tidak memiliki standardisasi rencana bisnis ke depan," katanya. 

Standardisasi penting sebagai indikator keberhasilan pembiayaan investasi. Dengan demikian, dana ribuan triliun yang telah digelontorkan pemeritah selama ini tidak sia-sia.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikkan penyertaan modal negara kepada BUMN mencapai Rp 37,4 triliun. Secara perinci, PMN akan diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebesar RP 2,25 triliun, PT Hutama Karya Rp 6,21 triliun, PT PLN Rp 5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 470 miliar, PT Pelindo III Rp 1,2 triliun, PT PAL Indonesia Rp 1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma. Pembiayaan itu diberikan dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur tahun depan. 

PMN juga akan diberikan kepada  PT BPUI juga akan mendapat dukungan investasi pemerintah Rp 20 triliun untuk penguatan kelembagaan UMKM, UMI, asuransi, dan penjaminan. Sementara itu, investasi PT Geodipa Energi, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional belum ditentukan.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement