RI Libatkan AS untuk Bangun Pasar Pembiayaan Infrastruktur oleh Swasta

Kementerian Keuangan menandatangani kerja sama dengan Departemen Keuangan AS untuk membangun pasar pembiayaan infrastruktur di Tanah Air.
Agatha Olivia Victoria
21 September 2020, 17:01
PEMERINTAH BEBASKAN IMPOR UNTUK PENELITIAN ANTI VIRUS COVID-19
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pembangunan infrastruktur harus terus dijalankan meski Covid-19 masih berlangsung.

Kementerian Keuangan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat menyepakati kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur dan pembangunan pasar keuangan. Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur tetap akan berlanjut meski pandemi Covid-19 belum usai. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pembangunan infrastruktur harus terus dijalankan meski Covid-19 masih berlangsung. "Dengan pengalaman Departemen Keuangan AS dalam penyiapan proyek infrastruktur, kerja sama ini akan dapat meningkatkan minat swasta untuk berpartisipasi pada pembangunan proyek infrastruktur nasional," tulis Sri Mulyani dalam akun instagram resminya, Senin (21/9).

Dia memerinci, cakupan kerja sama dengan Departemen Keuangan AS yaitu pengembangan pasar keuangan regional untuk investasi infrastruktur. Kemudian, perumusan instrumen dan struktur pembiayaan untuk memfasilitasi dan mengurangi hambatan dalam investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.

Selanjutnya, mendorong inovasi dan keberlanjutan pembiayaan proyek infrastruktur. Terakhir, mengeksplorasi program pengembangan kapasitas keuangan dan kerja sama teknis dalam pembiayaan infrastruktur.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyebut inisiatif kerja sama ini sangat relevan menjawab permasalahan kebutuhan permodalan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kerja sama ini juga sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, terutama untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Sebagaimana diketahui, masih terdapat ruang yang luas bagi swasta untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur nasional," tulis Rahayu dalam keterangan resmi.

Pengalaman Departemen Keuangan AS dalam proses pembuatan skema alternatif pembiayaan dari swasta, review proyek infrastruktur, maupun pemanfaatan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur akan menjadi sumber pengetahuan yang baik untuk dijadikan rujukan.

Selain itu, kerja sama ini diharapkan memberi peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan aset, analisa dampak atas pembiayaan yang selama ini diberikan, dan pengembangan fasilitas kredit.

AS dan Indonesia saling memberikan dukungan teknis dalam hal penyiapan proyek infrastruktur yang berpotensi tinggi menarik partisipasi swasta. Kerja sama tersebut pun akan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini antara Indonesia dan AS.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengatakan pembangunan infrastruktur Indonesia tetap harus dijalankan karena bersifat jangka panjang. "Tidak selamanya Indonesia akan dilanda pandemi, jadi harus bersiap," kata Piter kepada Katadata.co.id, Senin (21/9).

Piter menilai Indonesia akan banyak diuntungkan dengan kerja sama ini lantaran sulit mencari  sumber pembiayaan di tengah kiris Covid-19. Di sisi lain, memang ada konskuensi lonjakan utang. Namun, ia menilai hal tersebut merupakan risiko jika sebuah negara ingin lebih maju.

Kemenkeu mencatat utang pemerintah hingga Juli 2020 tercatat sebesar Rp 5.434,86 triliun atau sebesar 33,63% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 4.603,62 triliun atau 29,51% terhadap PDB Indonesia. Peningkatan ini karena adanya kenaikan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

Perincian utang pemerintah hingga Juli 2020 terdiri atas pinjaman sebesar Rp 838,6 triliun dan surat berharga negara Rp 4.596,26 triliun. Pinjaman ini terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar Rp 828,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 10,53 triliun. Sementara SBN, terdiri atas domestik sebesar Rp 3.351,13 triliun dan valas sebesar Rp 1.245,13 triliun.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait