Belanja Pemerintah Mulai Menanjak, Defisit APBN Tembus Rp 500 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN hingga Agustus 2020 telah mencapai Rp 500,5 triliun, setara dengan 3,05% dari produk domestik bruto. Defisit terjadi karena belanja pemerintah melonjak sementara penerimaan perpajakan masih tertekan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi defisit APBN saat ini harus terus dijaga. Kenaikan defisit anggaran sangat besar jika dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 197,9 triliun atau 1,25% dari PDB.
"Meski yield Surat Berharga Negara mengalami penurunan, namun tetap harus berhati-hati," ujar Sri Mulyani dlaam konferensi virtual, Selasa (22/9).
Belanja negara hingga akhir bulan lalu tercatat mencapai Rp 1.534,7 triliun, tumbuh 10,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 977,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 557,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, belanja pemerintah pusat naik hingga mencapai 14%. Realisasi belanja ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga yang tumbuh 7,4% menjadi Rp 517,2 triliun dan belanja non K/L yang melesat 22,4% menjadi Rp 460,1 triliun. "Pertumbuhan belanja non k/l tumbuh tinggi karena kenaikan belanja lain-lain yang di dalamnya pengeluaran biaya penanganan Covid-19," kata dia.
Sementara transfer ke daerah dan dana desa tumbuh 5%, terdiri dari transfer ke daerah yang naik 3,3% menjadi Rp 504,7 triliun dan dana desa yang melonjak 41,2% menjadi Rp 52,7 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat turun 13,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 1.034,1 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang turun 13,4% menjadi Rp 1.404,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak yang turun 13,5% menjadi Rp 294,1 triliun, dan penerimaan hibah yang naik 651,6% menjadi Rp 1,3 triliun.
Dengan realisasi tersebut keseimbangan primer tercatat minus Rp 304 triliun. Sedangkan untuk menutupi defisit, pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 667,8 triliun atau naik 138% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ada kelebihan pembiayaan anggaran Rp 167,3 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut memerinci, pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang Rp 693,6 triliun, pembiayaan investasi minus Rp 27,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 1,7 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 400 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 200 miliar.
Meski naik 143,3%, dia mengatakan pembiayaan utang masih terjaga. "Likuiditas pasar masih cukup ample," ujarnya.
