Defisit APBN Bengkak, Utang Pemerintah Melejit 19% Jadi Rp 5.594 T
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga Agustus 2020 mencapai Rp 5.594,93 triliun, melonjak 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan utang seiring kebutuhan pembiayaan yang meningkat untuk menambal defisit anggaran yang membengkak.
"Kenaikan utang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19," tulis APBN KiTa edisi September 2020 yang dikutip Katadata.co.id, Rabu (23/9).
Kebutuhan pembiayaan tersebut selama bulan Agustus 2020 dipenuhi dari pinjaman sebesar Rp 16,23 triliun dan Surat Berharga Negara bruto sebesar Rp 168,58 triliun. Lebih perinci, penarikan pinjaman selama bulan Agustus meliputi penarikan pinjaman tunai sebesar Rp 15,74 triliun yang bersumber dari AIIB dan IBRD, serta penarikan pinjaman kegiatan sebesar Rp 420 miliar dan penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 60 miliar.
Sementara penerbitan SBN meliputi penerbitan SUN domestik sebesar Rp 139,78 dan SPN sebesar Rp 3,3 triliun serta penerbitan Sukuk Proyek sebesar Rp 23,55 triliun dan SPN-S sebesar Rp 1,95 triliun. Selain itu, pemerintah baru saja menawarkan Sukuk Ritel seri SR013 kepada masyarkat yang berlangsung selama 28 Agustus sampai dengan 23 September.
Adapun total utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN dengan porsi mencapai 84,82% atau Rp 4.745,48 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp 3.510,24 triliun dan SBN valas Rp 1.235,24 triliun.
SBN domestik terdiri dari penerbitan SUN Rp 2.854,22 triliun dan SBSN Rp 656,02 triliun, sedangkan SBN valas terdiri atas SUN Rp 977,63 triliun dan SBSN Rp 257,61 triliun.
Utang pemerintah juga terdiri dari pinjaman Rp 849,45 triliun dengan porsi 15,18%. Utang dalam bentuk pinjaman berupa pinjaman dalam negeri Rp 10,87 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,59 triliun yang terdiri dari bilateral Rp 316,26 triliun, multilateral Rp 477,52 triliun, dan bank komersial Rp 44,81 triliun.
