Beda Gaya Bank Sentral Dunia "Cetak Uang" untuk Hadapi Krisis Covid-19

DPR meminta Bank Indonesia mencari terobosan baru untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 di luar skema burden sharing yang sudah ada.
Image title
Oleh Agustiyanti
30 September 2020, 07:00
pembiayaan, pandemi covid-19, cetak utang, burden sharing
123RF.com/Bakhtiar Zein
Ilustrasi. Bank sentral diberbagai penjuru menggelontorkan dana hingga triliunan dolar AS demiki menyelamatkan ekonomi.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta Bank Indonesia mencari terobosan baru untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Pembagian beban atau burden sharing antara pemerintah dan BI dalam pembiayaan pandemi Covid-19 dinilai masih memberikan beban besar pada utang pemerintah.

Anggota komisi XI DPR Dolfie OFP meminta Bank Indonesia untuk mempertimbangkan skema lain di luar burden sharing dalam pembiayaan Covid-19. Ia menilai skema burden sharing yang saat ini dijalankan pemerintah dan BI tetap meningkatkan beban utang pemerintah.

"Karena ketidakpastian ini berlanjut apakah 2021 atau 2022. Vaksin memang memberi harapan, tapi kita belum tahu seberapa efektif? Apakah akan terus burden sharing dan bertumpu pada utang," ujarnya.

Ia khawatir porsi pembayaran bunga utang akan terus meningkat hingga mencapai 25% dari total APBN pada 2020. Hingga Agustus 2020, pembayaran bunga utang naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 196,5 triliun atau mencapai 13% dari total belanja. 

Salah satu opsi yang sempat disebut Dolfie adalah kemungkinan BI mencetak utang seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara lain. DPR pun siap menyesuaikan regulasi sesuai kebutuhan.

Banyak bank sentral  yang kini membiayai defisit anggaran pemerintah yang tengah tertekan akibat Pandemi Covid-19. Beberapa bank sentral negara maju bahkan memberikan pinjaman ke pelaku usaha langsung dengan membali surat berharga atau obligasi.

Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan skema pembiayaan penanganan Covid-19 dari bank sentral selain burden sharing yang telah ditetapkan membutuhkan proses diskusi lebih lanjut.

"Skema lain harus kami kaji. Bagaimana juga bank sentral tidak bisa langsung memberikan pinjaman kepada sektor riil karena bukan bank komersial," ujar Perry, Senin (29/9).

Perry menjelaskan, penyaluran pinjaman langsung oleh bank sentral ke sektor riil akan membuat utang yang dimiliki negara menjadi dua, yakni berada di bawah pemerintah dan BI untuk tujuan yang sama.

Dalam kesepakatan bersama antara BI dan pemerintah, bank sentral akan membiayai penuh belanja untuk manfaat publik, yang terdiri dari belanja kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan sektoral k/l & pemda Rp 106,11 triliun. Pembiayaan dilakukan melalui penerbitan SBN khusus atau private placement. Pada skema ini, pemerintah sama sekali tak menanggung beban bunga.

Bank sentral juga akan membiayai belanja barang nonpublik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun. Namun, pembiyaan untuk belanja barang non-publik dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020.

Ekonom Indef Rizal Taufiqurahman menjelaskan, kebijakan pembiayaan oleh bank sentral di luar opsi burden sharing yang telah ditetapkan pemerintah dan BI dapat berisiko pada pasar keuangan. Apalagi jika skema yang dipilih adalah bank sentral mencetak uang sesuai kebutuhan pemerintah.

"Jika BI tidak siap dan mampu menarik uang yang dicetak sebagai suplai di pasar uang, maka risiko permintaan tidak terkendali, nilai uang terdepresiasi, dan berpotensi menimbulkan hiperinflasi," kata Rizal.

Rupiah
Rupiah (Donang Wahyu|KATADATA) 

'Cetak Uang' ala Berbagai Bank Sentral

Kebijakan pembiayaan anggaran pemerintah oleh bank sentral saat ini diterapkan hampir seluruh negara. Beberapa bank sentral negara maju bahkan menggelontorkan pinjaman langsung ke sektor riil dengan membeli obligasi perusahaan.

Bank Sentral AS, The Federal Reserve misalnya, telah meluncurkan program pinjaman untuk mendukung usaha kecil dan menengah sejak Mei lalu. Dikutip dari CNBC, The Fed juga membeli obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Total stimulus yang digelontorkan mencapai triliunan dolar.

Berbagai upaya tersebut membuat total aset The Fed membengkak lebih dari 68% sejak Maret menjadi lebih dari US$ 7 triliun atau setara Rp 104.300 triliun.

Bank Jepang dan Bank Sentral Eropa juga melakukan stimulus besar-besaran untuk membantu ekonomi mereka. ECB misalnya, menjalankan program pembelian obligasi krisis senilai lebih dari 1,3 triliun euro atau setara Rp 22.623 triliun.

Adapun BoJ telah berjanji untuk membeli obligasi korporasi dalam jumlah tak terbatas untuk menjaga suku bunga pinjaman tetap rendah.

 Aset BoJ dan ECB telah tumbuh masing-masing menjadi 690 triliun yen atau setara Rp 72.450 triliun dan 6,5 triliun euro atau Rp 48.100 triliun. Namun, total aset tersebut hanya mereprsentasikan kenaikan sebesar 17,8% untuk Bank Sentral Jepang dan 38,7% untuk Bank Sentral Eropa sejak Maret.

Ekonomi AS, Jepang, dan Eropa termasuk yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19. Kontraksi ekonomi yang dialami dua negara dan satu zona ekonomi ini mencapai dua digit pada kuartal II 2020. Sementara OECD memproyeksi ekonomi global akan mengalami resesi meski tak sedalam dugaan sebelumnya. 

 

Tanggapan berbeda dilakukan Tiongkok. Stimulus diberikan People Bank of China dengan memangkas suku bunga pinjaman satu tahun menjadi 3,85% dari 4,15% pada 2019. Aset PBoC tak banyak berubah sejak Maret. Kondisi ekonomi Negara Tembok Raksasa ini jauh lebih baik, bahkan diproyeksi masih akan tumbuh 2% pada tahun ini oleh Bank Dunia. 

Oxford Business Group menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang terbilang berani melakukan monetisasi utang di antara negara emerging market lainnya. Langkah serupa juga sebenarnya diterapkan oleh beberapa bank sentral di Kawasan Asia Pasifik, tetapi secara lebih terkendali.

Bank Sentral Filipina sebenarnya memutuskan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah lebih awal dibandingkan BI. Dikutip dari Nikkei, Bangko Ng Phlipines pada Maret telah membeli surat utang pemerintah melalui pasar primer sebesar 300 miliar peso atau setara Rp 32,1 triliun dalam bentuk repo dengan jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang.

Pembelian obligasi pemerintah oleh Bangko Ng Phlipines mencapai 800 miliar peso atau Rp 86,6 triliun, setara 45% pinjaman dalam negeri pemerintah hingga Juli. Sekitar 500 miliar peso dibeli di pasar sekunder. Namun, Bank Sentral Filipina baru-baru ini mengumumkan siap memberikan pembiyaan lebih kepada pemerintah.

Reserve Bank of India juga memiliki kebijakan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar perdana hingga mencapai 0,5% dari defisit anggaran.

Pembiayaan bank sentral untuk menutup defisit anggaran sebenarnya dilakukan oleh Myanmar. Dikutip dari media lokal The Irrawaddy, pemerintah Myanmar meminjam 1,3 triliun kyat atau setara Rp 13,7 triliun dari bank sentral untuk menutup sebagian defisit anggaran 2019 dan 2020 yang mencapai 6,6 triliun kyat.

Namun pinjaman bank sentral kepada pemerintah untuk menutup defisit bukan hal baru di negara ini. Hampir setiap tahun defisit anggaran Myanmar ditutup oleh pinjaman dari bank sentral.

Lembaga pemeringkat utang global, S&P sempat mengingatkan langkah pembiayaan utang pemerintah oleh bank sentral yang dilakukan Indonesia, India, dan Filipina dapat mempertaruhkan reputasi otoritas moneter. Meski saat ini belum ada indikasi hilangnya kepercayaan investor pada ketiga bank sentral tersebut, S&P menilai risiko akan meningkat jika monetisasi utang tetap dilakukan bank sentral usai pandemi berakhir.

"Jika investor mulai melihat ketergantungan pemerintah pada pendanaan bank sentral sebagai fitur struktural ekonomi jangka panjang, otoritas moneter dapat kehilangan kredibilitas," kata S&P, seperti dikutip dari Reuters.

Peringatan serupa juga diberikan Bank Dunia dalam laporan terbaru untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020. Menurut Bank Dunia, pembiayaan utang oleh bank sentral yang dilakukan sejumlah negara  di Asia Timur, termasuk Indonesia, dapat menganggu independensi dan pengendalian inflasi.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait