Bank Dunia: Pembatalan Utang Penting untuk Menyelamatkan Negara Miskin
Bank Dunia memperingatkan pandemi Covid-19 dapat memicu krisis utang di beberapa negara. Para investor harus siap memberikan beberapa bentuk keringanan yang antara lain dapat mencakup pembatalan utang.
"Terbukti bahwa beberapa negara tidak dapat membayar kembali utang yang mereka tanggung. Karena itu, kita harus mengurangi tingkat utang melalui keringanan atau pembatalan utang," ujar Presiden Bank Dunia David Malpass dikutip dari Reuters, Senin (5/10).
Malpass menekankan pentingnya jumlah utang dikurangi dengan restrukturisasi. Dia menunjuk langkah serupa dalam krisis keuangan sebelumnya seperti di Amerika Latin dan apa yang disebut inisiatif HIPC untuk negara-negara yang berutang besar pada 1990-an.
Negara-negara maju pada bulan lalu mendukung perpanjangan dari Debt Service Suspension Initiative G20, yang disetujui pada April untuk membantu negara-negara berkembang bertahan dari pandemi virus corona. Sebanyak 43 dari 73 negara potensial yang memenuhi syarat menangguhkan US$ 5 miliar dalam pembayaran utang.
Bank Dunia memperingatkan pandemi dapat mendorong 100 juta orang dalam kemiskinan ekstrem. Malpass pun meminta bank swasta dan dana investasi juga ikut terlibat.
"Para investor ini tidak melakukan cukup banyak dan saya kecewa dengan mereka. Juga, beberapa pemberi pinjaman besar Tiongkok tidak cukup terlibat. Oleh karena itu, dampak dari langkah-langkah bantuan kurang dari yang seharusnya," katanya.
Malpass memperingatkan bahwa pandemi dapat memicu krisis utang lain karena beberapa negara berkembang telah memasuki spiral pertumbuhan yang lebih lemah dan masalah keuangan.
"Defisit anggaran yang sangat besar dan pembayaran hutang membebani negara-negara ini. Apalagi, bank-bank di sana kesulitan karena kredit macet," kata Malpass.
European Network on Debt and Development (Eurodad), yang terdiri dari 50 organisasi non-pemerintah, menghitung negara-negara DSSI akan membayar pemegang obligasi sektor swasta $ 6,4 miliar dan pemberi pinjaman swasta lainnya $ 7,1 miliar tahun depan. Total pinjaman tersebut melebihi utang yang didaftarkan negara-negara miskin untuk mendapat keringanan kepada pemerintah G20.
Kelompok amal memperkirakan bahwa 121 pemerintah berpenghasilan rendah dan menengah menghabiskan lebih banyak tahun lalu untuk membayar utang luar negeri daripada untuk sistem kesehatan publik yang sekarang berada di titik puncak, membuat alasan moral yang kuat untuk bantuan.
Lembaga pemeringkat kredit S&P Global, Moody's dan Fitch telah memperingatkan bahwa jika negara-negara menangguhkan atau menunda pembayaran utang ke sektor swasta, hampir pasti akan digolongkan sebagai restrukturisasi dan gagal bayar berdasarkan kriteria mereka.
Restrukturisasi itu rumit dan biasanya memakan waktu lebih lama daripada yang dialami negara-negara yang terkena bencana sekarang. Ini juga berarti negara-negara miskin yang berjuang untuk mendapatkan akses pasar internasional selama dekade terakhir kehilangan hal tersebut.
Moody menganggap negara-negara miskin menghadapi kesenjangan pendanaan gabungan sebesar US$ 40 miliar tahun ini. Institute of International Finance memperkirakan bahwa utang luar negeri negara-negara DSSI telah berlipat ganda sejak 2010 menjadi lebih dari US$ 750 miliar dan sekarang rata-rata hampir 50% dari PDB - tertinggi untuk tahap perkembangan mereka.
Sebanyak 23 negara yang memenuhi syarat DSSI telah menjual Eurobonds, tetapi hanya sedikit, seperti Honduras dan Mongolia, yang telah melakukannya sejak program diluncurkan pada bulan April. Pakistan ingin menjual obligasi senilai US$ 1,5 miliar tetapi kreditor akan menolak jika kewajiban untuk sektor swasta merestrukturisasi utang negara miskin membayangi.
