Sri Mulyani Siapkan Rp 29 Triliun untuk Atasi Kesenjangan Internet

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut masih ada 12 ribu desa yang belum tersambung internet.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
21 Oktober 2020, 17:11
sri mulyani, internet, pandemi corona, covid-19
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Ilustrasi. Pemerintah menargetkan sebanyak 4.000 desa dan kelurahan dapat tersambung internet pada tahun ini.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 29 triliun pada APBN 2021 untuk mengembangkan sektor digital. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk memberikan akses internet kepada 4 ribu desa dan kelurahan, termasuk di wilayah terluar dan terbelakang.

 "Masih ada 12 ribu desa kami belum tersambung (internet)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) : The New Normal - Driving Economic Recovery through Digital Innovation, Rabu (21/10).

Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan infrastruktur digital kini diarahkan ke daerah paling terpencil. Ini merupakan upaya untuk mempersempit kesenjangan internet yang masih tinggi di Tanah Air. 

"Kesenjangan digital memang masih sangat besar terutama di negara berkembang atau negara sebesar Indonesia, dengan akses internet yang beragam," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, akses internet masih menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat Indonesia. Padalah, akses internet saat ini sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Presiden Bank Pembangunan Asia Masatsugu Asakawa menyebutkan bahwa teknologi digital menjadi salah satu fokus kebijakan utama yang harus dipertimbangkan oleh ekonomi Eropa dan Asia Tenggara. "Hal ini agar kebijakan tersebut dapat membantu negara-negara kembali ke jalur yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Asakawa dalam kesempatan yang sama.

Penting bagi negara-negara untuk mengatasi kesenjangan regional dan memastikan akses yang lebih adil kepada teknologi. Kesenjangan digital harus ditutup dan memperluas investasi yang ada dalam infrastruktur.

Askawa menilai, pembangunan infrastruktur teknologi yang lebih banyak dan berkualitas, serta memastikan akses internet yang terjangkau dapat meningkatkan akses ke layanan sosial dasar. Layanan yang dimaksud seperti kesehatan dan pendidikan, serta keuangan.

Selain teknologi digital, pemerintahan di berbagai belahan dunia juga harus bisa mulai berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Hal tersebut guna mencapai pemulihan hijau dan tangguh. "Ini akan membutuhkan promosi investasi yang mendorong kegiatan ekonomi menuju rendah karbon dan praktik-praktik mewah," katanya.

Lebih lanjut, upaya berinvestasi dalam teknologi ini, misalnya, sistem transportasi cerdas yang dapat mendukung kontrol lalu lintas waktu nyata dan transportasi ke sistem perutean. Tujuannya, untuk mengelola kemacetan dan mengurangi polusi udara. Sistem jaringan pintar juga membantu mengamankan pasokan energi yang lebih efisien.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan sektor digital  masih akan terus tumbuh pada tahun depan. Ini mengingat masih akan diberlakukannya pembatasan sosial hingga virus corona benar-benar musnah.

Saat ini, semakin banyak pula dunia usaha yang memanfaatkan tarnsformasi digital guna meningkatkan usahanya. "Inilah yang dikatakan sebagai transformasi kecelakaan," ujar Chatib dalam Bicara Data Virtual Series yang diselenggarakan Katadata.co.id, Rabu (21/10).

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait