Ratusan Triliun Dana Daerah Parkir di Bank, Jawa Timur Paling Banyak
Pemerintah mencatat anggaran daerah sebesar Rp 252 triliun masih mengendap di perbankan akibat realisasi belanja yang masih minim. Dari jumlah tersebut, simpanan pemerintah daerah paling banyak ditempatkan pada perbankan yang berada di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 27,26 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, perbankan di Jawa Barat menempati posisi kedua dengan simpanan pemda paling banyak mencapai Rp 21,67 triliun, lalu disusul Jawa Tengah sebesar Rp 21,12 triliun, DKI Jakarta Rp 19,94 triliun, dan Papua Rp 15,45 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan banyak pemerintah daerah yang masih menyimpan anggarannya di deposito perbankan. Ia memerinci, terdapat dana provinsi sebesar Rp 76,78 triliun dan dana kabupaten/kota sebesar Rp 167,13 triliun yang disimpan di perbankan.
"APBD ini disimpan dalam deposito untuk dapat bung,a, tidak beredar di masyarakat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10).
Tito bahkan menyampaikan kecurigaannya terkait kemungkinan dana pemda disimpan pada deposito bank yang terafiliasi dengan pengusaha tertentu. Ia meminta kepala daerah agar tidak mencari aman dan segera menjalankan program yang sangat dibutuhkan di tengah krisis pandemi
Belanja daerah hingga September, menurut Tito, masih sangat minim. Rata-rata realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota hanya mencapai 51,38%. Secara perinci, rata-rata belanja provinsi mencapai 54,93%, sedangkan belanja kabupaten kota baru mencapai 50,6%.
Provinsi Papua mencatatkan realisasi belanja paling rendah hanya mencapai 32,21% dari pagu, kemudian Sulawesi Tenggara 39,15% dan Sulawesi Barat 39,35%. Sementara itu, realisasi APBD DKI Jakarta tercatat paling tinggi mencapai 81,46%, disusul Bali 77,68%, dan Gorontalo 72,2%
Adapun realisasi APBD Jawa Timur mencapai 60,53%, Jawa Barat 48,31%, dan Jawa Tengah 59,64%.
"Hanya ada waktu 2,5 bulan untuk menyerap belanja karena dua minggu terakhir di bulan Desember biasanya sudah minim aktivitas belanja. Ini harus dimaksimalkan," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti minimnya belanja pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi dari Covid-19 hingga September 2020. Anggaran pemulihan untuk kesehatan, misalnya, baru mencapai Rp 13,3 triliun dari pagu Rp 30,4 triliun. "Padahal ini seharusnya bisa ditingkatkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10).
Kemudian, anggaran jaring pengaman sosial di daerah baru terserap Rp 11,7 triliun dari anggaran Rp 22,8 triliun. Adapun realisasi belanja dukungan ekonomi masyarakat dari APBD sebesar Rp 2,6 triliun dari alokasi Rp 19,24 triliun. "Masih sangat kecil hanya 13,7%," ujar dia.
Realisasi belanja daerah masih lebih rendah dari belanja pemerintah pusat yang terlihat dalam databoks di bawah ini.
Sri Mulyani menekankan rendahnya penyerapan itu menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi nonaggaran yang perlu diatasi bersama. Dengan begitu, dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta APBD.
Menurut ia, APBN dan APBD memang mengalami kejutan yang sangat besar pada tahun ini akibat Covid-19. Tetapi, seluruh anggaran tersebut sudah diatur dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera diakselerasi untuk pelaksanaannya.
