30% Negara Muslim Miskin, BI Dorong Wakaf Lintas Negara

Bank Dunia mencatat 59% negara muslim masuk kategori menengah bawah, sebesar 30% di antaranya bahkan masuk kelompok negara berpendapatan rendah atau miskin.
Image title
30 Oktober 2020, 17:03
bank dunia, bank indonesia, wakaf, wakaf lintas negara
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Ilustrasi. Bank Dunia mencapai 59% negara muslim masuk kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Bank Indonesia mendorong inisiatif program wakaf lintas negara Islam. Berdasarkan data Bank Dunia hingga pertengahan Juni 2020, 30% negara muslim masuk kategori berpendapatan rendah atau miskin. 

Sementara itu, 29 persen adalah negara Islam juga masuk dalam kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Hanya 29 persen negara yang masuk dalam kelompok menengah ke atas dan 13 persen negara penghasilan tinggi. Adapun Indonesia sejak pertengahan tahun ini telah masukd alam kelompok negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan kapita  antara US$ 4.046 hingga US$ 12.535 per tahun.

"Mencermati kondisi ekonomi beragam di antara negara Islam, dibolehkan dan direkomendasikan muslim saling membantu lintas negara, salah satu perbuatan amal bagi muslim adalah wakaf," kata Deputi Gubernur BI Doni P Joewono dalam webinar internasional terkait wakaf di Jakarta, Jumat.

Meski begitu, menurut Doni, masih ada pandangan berbeda terkait aturan dan implementasi wakaf yang bisa berbeda lintas negara dan yurisdiksi. Adapun saat ini, sudah dibuat Prinsip Inti Wakaf (WCP) agar ada standar dalam mendukung wakaf dapat diterima di seluruh dunia.

WCP diinisiasi oleh Institut Riset dan Pelatihan Islam-Bank Pembangunan Islam (IRTI-IsDB), Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia. Kelompok kerja internasional dalam WCP juga dibentuk untuk memformulasikan kerangka regulasi umum untuk pengelolaan wakaf.

Kelompok kerja in terdiri dari sejumlah istitusi lintas negara yakni IRTI-IsDB, BI, BWI, serta lembaga terkait dari Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Kuwait, dan Bosnia Herzegovina.

Doni menjelaskan, tujuan dibentuknya WCP adalah mengenalkan standard regulasi dan supervisi tata kelola wakaf dan pengawasan sistem. Pengawasan wakaf lintas negara, kata dia, juga sudah disatukan dalam WCP tersebut.

Salah satu prinsip yang ada dalam WCP adalah terkait skala prioritas bagi negara penerima wakaf yakni menyangkut tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan kedekatan wilayah dengan negara donor.

"Sistem wakaf yang terkelola dengan baik dan didukung teknologi diharapkan menjadi mesin untuk memobilisasi dana untuk mendukung program pengembangan ekonomi pemerintah khususnya menekan angka kemiskinan dan pembangunan manusia," katanya.

Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen pembangunan. Salah satunya dengan menuediakan platform cash wakaf linked sukuk atau CWLS yang hasil investasinya dapat dimanfaatkan untuk kegiataan sosial.

"Masyarakat diharapkan mendapatkan kemudahan melakukan wakaf dan bisa memberikan mencaat luas melalu instrumen keuangan negara yang dapat dipercaya," kata Sri Mulyani, pekan lalu.

 

Pemerintah pertama kali menerbitkan wakaf yang ditempatkan di sukuk negara pada 10 Maret 2020 melalui private placement. Melalui metode tersebut, peminat langsung menyetorkan dana yang dikumpulkan Badan Wakaf Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan, hasil investasi CWLS akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan produktif, di antaranya renovasi rumah dan pembelian alat kesehatan, pembelian ambulans, termasuk pembangunan pusat retina dan Glaukoma RS Mata Achmad Wardi Serang, Banten.

Sebagai kelanjutan dari CWLS, pemerintah pada 9 Oktober 2020 kembali membuka instrumen baru, yakni Wakaf Green Sukuk Ritel Seri SWR-001.Instrumen ini dapat dibeli masyaraka dalam bentuk wakaf tetapi melalui instrumen keuangan dengan empat distributor yakni Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

"Ini adalah salah satu bentuk investasi tapi sekaligus amal jariah," katanya.

Reporter: Stevanny Limuria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait